Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), AM Hendropriyono mengkritik pihak yang berupaya menggiring opini bahwa penyelenggaraan Pemilu 2019 berlangsung curang.

Hendropriyono menilai di jaman demokrasi yang serba terbuka ini, semua pihak bisa mengecek dan mengakses secara langsung hasil Pemilu.

Sehingga, pihak yang justu menuduh curang tanpa didasari bukti tak sejalan dengan semangat demokrasi.

Baca: Pengamat Nilai Baik Bila Ada Audit Situng KPU oleh Tim Independen

"Kalau misalnya menghitung sendiri lalu tidak mau kasih tau, rahasia, ya ga betul itu namanya. Tidak demokratis. Kita telah memilih demokrasi," kata Hendropriyono di Gedung Lemhanas, Jakarta, Senin (6/5/2019).

"Kita berdemokrasi kita harus berubah, harus benar-benar jangan banci separuh di totaliter, separuh di demokrasi, kalau demokrasi terbuka seterusnya. Memang harus terbuka rakyat semua harus tahu," tambahnya.

Baca: Jadwal Imsak 35 Kota Indonesia Ramadan 2019/1440 H Selasa 7 Mei, Aceh hingga Papua

Mantan Ketua Umum PKPI ini pun meminta kepada pihak yang menuduh Pemilu curang agar menunjukan bukti-buktinya.

Sebab, ia menyebut, tuduhan tak mendasar itu hanya membuat rakyat khawatir.

"Kalau tuduhan-tuduhan kecurangan, buktikan dong semuanya yang kita lihat, jangan asal tuduh-tuduh akhirnya rakyat menderita," ucap Hendropriyono.

Baca: KPU Jateng Curiga Temuan Ribuan C1 Asal Kabupaten Boyolali di Menteng Jakarta Tak Resmi

"Rakyat tidak mengerti bagaimana pemimpinnya karena mereka menghargai pemimpinnya, memulaikan pemimpinnya, mendengarkan pemimpinya," sambungnya.

Untuk itu, Hendro meminta kepada masyarakat agar tak terprovokasi terkait hasutan dan mencoba mendelegitimasi hasil Pemilu 2019.

"Kalau tidak ada yang mengingatkan, lalu siapa yang ingatkan trus semau-maunya aja ngomong maki-maki, bahasa yang kasar, dan tidak pantas didengar oleh cucu-cucu kita. Masa dengar sepeti itu kepada presidennya, terhadap pemimpinnya, enggak boleh," kata Hendropriyono.

Soal ijtima ulama

Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), AM Hendropriyono mengritik hasil Ijtima Ulama III yang mendesak agar pasangan calon presiden nomor urut 01, Jokowi-Maruf Amin didiskualifikasi dari Pilpres 2019.

Hendro pun menyebut, hasil keputusan Ijtima Ulama tersebut sarat dengan kepentingan politik.

"Sepengatahuan saya, karena saya juga dilahirkan dari golongan muslim, ijtima itu berkaitan dengan syariat dan saya lihatnya ke hukum, fikih, tidak politik," kata Hendropriyono di Gedung Lemhanas, Jakarta, Senin (6/5/2019).

Baca: Sempat Turunkan Tarif Ojol, Gojek Didatangi Kemenhub agar Ikuti Aturan

Mantan Ketua Umum PKPI ini menilai tidak tepat kalau Ijtima Ulama III melahirkan keputusan politik.

Untuk itu, ia menganggap aneh jika hasilnya mendesak Bawaslu agar mendiskualifikasi pasangan calon presiden nomor urut 01.

Baca: Ramalan Zodiak Besok Selasa 7 Mei 2019, Taurus Jadi Posesif, Libra dapat Sorotan Publik

"Tidak tepat, menurut saya tidak ada ijtima lahirkan keputusan politik. Misalnya ada, ini pelajaran baru yang aneh," jelas Hendropriyono.

Baca: Jadwal Buka Puasa dan Salat Hari ke-1 Ramadhan 1440 H untuk Wilayah Kota Balikpapan dan Samarinda