TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean, setuju dengan saran calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno agar Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) Komisi Pemilihan Umum (KPU) diaudit.

Bahkan menurut anggota BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ini, Situng KPU sebaiknya dihentikan.

"Situng hanya jadi bahan provokasi saja karena banyak salah input. Memang sebaiknya dihentikan," tegas Ferdinand Hutahaean kepada Tribunnews.com, Senin (6/5/2019).

Terlebih, imbuh Ferdinand Hutahaean, hasil situng tersebut tidak akan dijadikan sebagai basis menentukan pemenang pilpres, dan sifatnya hanya update data real time saja.

Ternyata dia menilai, tujuannya menjadi tak tercapai dan justru menjadi provokasi kepada pihak yang merasa dirugikan atas banyaknya kesalahan entri data yang dilakukan oleh KPU.

Karenanya, Ferdinand Hutahaean sependapat agar situng dihentikan dan diganti rilis setiap hari oleh KPU hasil perhitungan manual ke publik.

Baca: PPK dan Staf Kemenpora Didakwa Terima Suap

"Sependapat agar situng dihentikan dan diganti serta diganti dengan Pres conference setiap hari oleh kpu atas perhitungan manual. Situng hanya jadi bahan provokasi saja ditengah masyarakat kita sebaiknya dihentikan," ujarnya.

Sandi Minta Situng KPU Diaudit

Sandi meminta Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) diaudit.

Sebab, Sandiaga mendapat laporan banyak kesalahan input suara di situng yang bisa diakses publik di website resmi KPU itu.

"Aktivis-aktivis sudah menemukan begitu banyak permasalahan terkait data entry di situng. Oleh karena itu perlu sistem ini diaudit agar tuduhan bahwa ini berpola dan hanya menguntungkan paslon tertentu itu bisa dihindarkan," kata Sandiaga di Bandung, seperti dikutip dari Kompas TV, Senin (6/5/2019).

Sandiaga mengatakan, permintaannya untuk mengaudit Situng itu bukan karena suaranya kalah dari pasangan nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Menurut dia, audit ini penting untuk kualitas pemilu itu sendiri.

"Karena ini bukan hanya soal kalah menang, yang melaporkan kecurangan ini dua kubu, baik di 01 atau 02. Untuk memastikan pemilu jujur adil dan kita menghadirkan pemilu yang berkualitas, sudah saatnya kita audit apa yang terjadi sampai berulang kali terjadi kesalahan data entry," kata dia.

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi sebelumnya telah melaporkan permasalahan di situng KPU ini ke Badan Pengawas Pemilu.

BPN meminta Bawaslu menginstruksikan KPU untuk menghentikan Situng dan menunggu publikasi lewat penghitungan manual berjenjang yang saat ini sedang berjalan.

Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengatakan, Situng hanya alat bantu yang dipilih oleh KPU untuk memberikan informasi yang cepat terkait penghitungan suara kepada masyarakat.

Jika ditemukan kesalahan entry data, hal itu bukan berarti curang, melainkan human error.

KPU justru meminta publik untuk ikut aktif mengawasi Situng, supaya entry data dipastikan benar.(*)