Presiden Jokowi meninjau salah satu lokasi kandidat yang akan menjadi Ibu Kota Negara yang baru di Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (7/5/2019).

TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja melakukan kunjungan kerja ke Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (7/5/2019).

Kedatangan Jokowi ke Kalimantan Timur dengan tujuan untuk meninjau salah satu kandidat lokasi Ibu Kota Negara pengganti DKI Jakarta, yaitu Taman Hutan Raya Bukit Soeharto di Kutai Kartanegara.

Taman Hutan Raya Bukit Soeharto ini memiliki luas sekitar 61 ribu hektare, dan untuk menuju ke kawasan ini dapat di tempuh dengan jalan darat dari Samarinda kurang lebih sekitar 1,5 jam, atau dari Balikpapan dengan waktu tempuh sekitar 45 menit.

Presiden Jokowi telah memutuskan pemindahan ibu kota negara ke luar Pulau Jawa. Namun, terkait lokasinya, hingga saat ini belum diputuskan.

Menurutnya, rencana pemindahan ibu kota sudah dibahas secara internal sejak tiga tahun lalu, dan telah dilakukan kajian oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) terkait sisi ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan.

Terdapat tiga alternatif daerah dengan luas wilayah bervariasi. Wilayah pertama memiliki luas 80 ribu hektare, wilayah kedua 120 ribu hektare, dan wilayah ketiga 300 ribu hektare.

Ada pun nilai pembangunan ibu kota baru diperkirakan mencapai Rp 480 triliun yang bersumber dari APBN, BUMN, dan investor swasta.

Setelah meninjau kawasan Bukit Soeharto, Jokowi akan terbang ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah, pada sore harinya.

Di sini, Presiden akan kembali meninjau lokasi yang menjadi kandidat untuk dibangun ibu kota baru.

Kemarin, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan keseriusannya memindahkan ibu kota negara dari DKI Jakarta, ke luar Pulau Jawa.

Hal tersebut disampaikan Jokowi saat mengundang pimpinan lembaga negara untuk buka puasa bersama di Istana Negara, Jakarta, Senin (6/5/2019).

"Mumpung ketemu dengan ketua dan pimpinan lembaga-lembaga negara, saya ingin menyinggung sedikit hal yang berkaitan dengan pemindahan ibu kota. Kami serius dalam hal ini," tegas Jokowi sebagai kata pengantar sebelum berbuka puasa bersama.

Tahapan pemindahan ibu kota ke luar Pulau Jawa sudah dilakukan kajian oleh Bappenas terkait sisi ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan. Namun, lokasi pastinya belum dapat diumumkan saat ini.

Jokowi menjelaskan alasan ibu kota negara harus dipindahkan dari Jakarta, di mana penduduk di Pulau Jawa sudah dihuni sekitar 57 persen populasi penduduk.

Sedangkan populasi penduduk Pulau Sumatera, Kalimantan, serta lainnya, baru di posisi 6 hingga 21 persen.

Juga, terkait faktor lingkungan di Jakarta yang berada di lingkungan cincin api dan kerap dilanda banjir. Selain itu, mulai terbatasnya ketersediaan air bersih untuk ke depannya.

"Kami nantinya akan menindaklanjuti, konsultasi tentu saja dengan lembaga negara yang terkait, baik dari sisi hukum maupun politiknya," ujar Jokowi.

Jokowi mengaku telah menyiapkan tiga alternatif daerah dengan luas wilayah bervariasi. Wilayah pertama memiliki luas 80 ribu hektare, wilayah kedua 120 ribu hektare, dan wilayah ketiga 300 ribu hektare.

"Jakarta ini ada 66 ribu hektare, sehingga apa yang tersedia sudah lebih dari cukup hanya untuk ibu kota pemerintahan," ucapnya.

Ada pun pimpinan negara yang hadir di antaranya Ketua MPR Zulkifli Hasan, Wakil Ketua MPR Muhaimin Iskandar, Ketua DPR Bambang Soesatyo, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.

Kemudian, Ketua DPD Oesman Sapta Odang, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, dan Ketua Komisi Yudisial Jaja Ahmad Jayus.

Tampak juga hadir beberapa menteri kabinet kerja, yaitu Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan lainnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya memukul gong kepastian pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke lokasi lain.

Menurut Jokowi, gagasan pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke provinsi lain sudah muncul sejak era Presiden Soekarno, dan berlanjut hingga saat ini.

"Setiap era presiden masih muncul gagasan itu, tapi wacana ini timbul tenggelam karena tidak pernah diputuskan dan dijalankan secara terencana dan matang," ucap Jokowi setelah menggelar rapat terbatas tindak lanjut rencana pemindahan ibu kota, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4/2019).

Jokowi berpesan kepada jajaran menterinya, ketika membicarakan pemindahan ibu kota, maka tidak boleh berpikir yang sifatnya jangka pendek maupun dalam lingkup yang sempit.

"Kita harus berbicara tentang kepentingan yang lebih besar untuk bangsa, negara dan kepentingan visioner dalam jangka yang panjang, sebagai negara besar dalam menyongsong kompetisi global," paparnya.

Bappenas telah merampungkan kajian tahap pertama rencana pemindahan ibu kota ke luar Jakarta.

Kajian tersebut terfokus pada tiga wilayah yang menjadi kandidat utama pengganti Jakarta. Di antaranya, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur.

Sebelumnya, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro memberikan tiga alternatif terkait lokasi pemindahan ibu kota dari luar Jakarta.

Menurut Bambang, ibu kota negara di Jakarta sudah tidak mendukung lagi, mengingat banyaknya problem kemacetan, banjir, penurunan tanah, hingga ketersediaan air.

"Kita semua juga harus mengakui saat ini problem kemacetan itu sangat parah. Kerugian ekonomi akibat kemacetan saja sekarang sudah mendekati Rp 100 triliun per tahun," kata Bambang seusai rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo di kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4/2019).

Selain itu daya dukung lingkungan Jakarta sudah tidak baik," kata Bambang Brodjonegoro seusai rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo di kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4/2019).

Oleh sebab itu, Bambang Brodjonegoro mengajukan tiga pilihan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk lokasi ibu kota. Jika dipaksakan tetap di Jakarta, maka dibuatkan wilayah khusus untuk pemerintahan.

"Alternatif pertama tetap di Jakarta, tetapi daerah seputaran Istana dan Monas ini dibuat khusus untuk kantor-kantor pemerintahan, kementerian, lembaga," paparnya.

"Sehingga, seluruh kawasan pemerintahan berada di satu tempat, dan itu menciptakan efisiensi di dalam tugas koordinasi pemerintah," sambungnya.

Alternatif kedua, kata Bambang Brodjonegoro, pusat pemerintahan pindah ke luar Jakarta dengan radius kira-kira 50 kilometer sampai 70 kilometer.

Opsi ini cukup menarik, tetapi arahan Presiden, katanya, jangan hanya bicara mengenai Jakarta, tetapi secara menyeluruh Pulau Jawa.

"Jadi intinya, kalau kita hanya memindahkan masih di Pulau Jawa, apalagi hanya di seputaran Jakarta, ini juga tidak mengurangi beban Pulau Jawa, dan tidak membuat pembangunan kita lebih Indonesia sentris, tapi lebih memperkuat Pulau Jawanya," beber Bambang Brodjonegoro.

Sedangkan pilihan ketiga, memindahkan Ibu Kota ke luar Pulau Jawa, khususnya mengarah ke kawasan Timur Indonesia, dan Presiden menyetujuinya.

"Dalam rapat tadi diputuskan, presiden memilih alternatif ketiga. Ini barangkali salah satu putusan penting yang dilahirkan hari ini," tuturnya.

"Dan tentunya akan dilanjutkan dengan ratas berikutnya yang akan bicara lebih teknis, bicara desain, dan bicara mengenai masterplan dari kota itu sendiri," tambah Bambang Brodjonegoro.

Butuh Lahan 40 Ribu Hektare

Sementara, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menilai pemerintah membutuhkan lahan hingga 40 ribu hektare, untuk membangun ibu kota baru.

Menurut Basuki Hadimuljono, rapat terbatas tindak lanjut rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta, belum sampai membahas soal pembangunan infrastruktur.

Tetapi, jika Aparatur Sipil Negara (ASN) dipindahkan semuanya atau sekitar 1,5 juta penduduk, maka butuh lahan sampai 40 ribu hektare.

"Kalau ASN pindah sebagian atau sekitar 879 ribu penduduk, maka butuh lahannya sampai 30 ribu hektare," ucap Basuki Hadimuljono di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/4/2019).

Basuki Hadimuljono belum dapat mengungkapkan lokasi tepat pembangunan ibu kota baru tersebut.

Namun, wilayah tersebut memiliki kriteria di luar daerah cincin api, terdapat sumber air, ada pelabuhan, dan lainnya.

"Lokasinya harus aman. Sulawesi dibilang Pak Jusuf Kalla (wapres), kalau mau dipusatkan Mamuju, Pare-Pare tapi itu ring of fire. Paling aman Kalimantan," ungkap Basuki Hadimuljono.

Sedangkan terkait biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan ibu kota baru, kata Basuki Hadimuljono, diperkirakan mencapai Rp 466 triliun untuk lahan mencapai 40 ribu hektare. Dan jika hanya dibutuhkan 30 ribu hektare, maka biayanya sekitar Rp 322 triliun.

"Proyeksinya dengan bangun ulang, permukiman, area pemerintahan, dan sebagainya. Kalau dulu saya ngobrol dengan Presiden, 4 tahun sampai 5 tahun sampai pembangunan selesai," bebernya.

(WartaKotaLive/Seno Tri Sulistiyono)

Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul Hari Ini Jokowi Tinjau Dua Lokasi Calon Ibu Kota Baru, Salah Satunya Pakai Nama Soeharto