TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Letjen Purnawirawan TNI Teddy Lhaksmana menyarankan agar proses rekapitulasi suara pada pemilu mendatang menggunakan sistem elektronik.

Ia melihat pada Pemilu 2019, beban penyelenggara pemilu untuk melakukan tahapan rekaputulasi suara cukup berat.

Hal itu dikatakannya saat menghadiri rapat evaluasi penyelenggaraan pemilu serentak 2019 yang digelar oleh Komite I DPD RI, di Ruang GBHN Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/5/2019).

"Sebagai masukan dalam pemilu mendatang perlu dipertimbangkan pengkajian rekapitulasi penghitungan suara melalui suatu sistem elektronik dengan tingkat pengamanan siber yang tinggi," ucapnya.

"Ini bisa mengurangi beban pengisian formulir yang terlalu banyak dan hasil penghitungan bisa cepat disajikan," imbuhnya.

Dalam rapat tersebut, DPD menitikberatkan pada masalah kemanan dan penegakan umum pemilu 2019.

Teddy mengungkapkan pihaknya mendeteksi adanya potensi ancaman teror yang ingin memanfaatkan momentum pemilu.

Namun, BIN sigap untuk medeteksi ancaman tersebut.

Baca: Ratna Sarumpaet Nilai Kesaksian Fahri Hamzah Sesuai Harapannya

"Poensi ancaman teror dari kelompok radikal yang ingin manfaatkan momentum pemilu perlu terus diwaspadai. BIN telah lakukan pemetaan indeks kerawanan di sejumlah wilayah," jelasnya.

Rapat tersebut dihadiri oleh Ketua DPD RI, Oesman Sapta Odang (OSO) dan unsur pimpinan DPD lainnya, yakni Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono dan Akhmad Muqowam.

Turut hadir pula Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Panglima TNI Jenderal TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian.

Selain itu, hadir pula perwakilan dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan perwakilan dari Jaksa Agung.