Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

BPN Saling ''Berbalas Pantun'', Semakin Terlihat Koalisi Prabowo-Sandi Kurang Solid

BPN tak memaksa Demokrat untuk bertahan di koalisi Indonesia Adil dan Makmur.

Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Johnson Simanjuntak
zoom-in BPN Saling ''Berbalas Pantun'', Semakin Terlihat Koalisi Prabowo-Sandi Kurang Solid
Warta Kota/Angga Bhagya Nugraha
Calon Presiden dan Wakil Presiden 02 Prabowo-Sandi, memberikan sambutan saat deklarasi Aliansi Pengusaha Nasional di Djakarta Teater, Jakarta Pusat, Kamis (21/3/2019). Aliansi Pengusaha Nasional mendeklarasikan dukungannya kepada Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno pada Pilpres 2019. Warta Kota/Angga Bhagya Nugraha 

"Koalisi ini akan berakhir, ketika KPU menetapkan siapa pemenang pemilu, apakah Jokowi atau Prabowo," ujar Ferdinand Hutahaean.

Kalau Prabowo yang menang, lanjut dia, bisa saja koalisi berakhir. Karena bisa saja Partai Demokrat mengambil posisi di luar pemerintahan.

"Itu sangat mungkin. Tidak ada masalah bagi Partai Demokrat," tegas Ferdinand Hutahaean.

Begitu juga, imbuh dia, kalau Jokowi diumumkan sebagai pemenang. Partai Demokrat sangat siap juga berada di luar pemerintahan.

"Jadi tidak perlu partai Demokrat disuruh-suruh keluar," tegasnya.

Dia memahami dinamika yang kini terjadi di internal Partai politik di Koalisi pendukung Prabowo-Sandi. Sehingga cukup bisa memahami permintaan agar Partai Demokrat keluar dari koalisi.

"Saya tegaskan partai Demokrat akan menyelesaikan kewajiban moral dan politiknya mengawal koalisi Adil dan Makmur hingga akhir kompetisi ini selesai," ucapnya.

Berita Rekomendasi

Sebelumnya, Ferdinand Hutahaean mengatakan, kerja sama partainya dengan Koalisi Adil Makmur yang mengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno bakal berakhir jika pasangan calon nomor urut 01 dinyatakan menang.

Sebaliknya, jika Prabowo-Sandiaga dinyatakan menang, maka partainya punya kewajiban untuk mengawal pemerintahan.

"Kalau Pak Prabowo menang, Partai Demokrat punya kewajiban moril dalam politik mengawal pemerintahan. Tapi kalau Pak Jokowi yang diputuskan menang, maka kerja sama koalisi maka berakhir," kata Ferdinand saat ditemui di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (6/5/2019).

Baca: PKS: Pembentukan Tim Pengkaji Ucapan akan Menyasar Lawan Politik Pemerintah

Ferdinand mengatakan, setelah seluruh tahapan pilpres berakhir, partainya berdaulat dan punya hak untuk menentukan sikap. Ke depannya, Demokrat bisa saja berada di dalam pemerintahan.

Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu berada di luar pemerintahan. Sikap tersebut, kata Ferdinand, sangat bergantung dari ajakan Jokowi dan pertimbangan Majelis Tinggi.

"Kalau Pak Jokowi mengajak (bergabung di pemerintahan) kita pertimbangkan, dan dibahas oleh Majelis Tinggi yang dipimpin Pak SBY. Kalau tidak mengajak nggak mungkin juga kita masuk dalam pemerintahan," ujar Ferdinand.(*)

BACA JUGA ARTIKEL VIRAL BERIKUT !

  Wisuda Tak Dihadiri Orangtua, Pemuda Ini Terduduk Lemas dan Menangis, Curhatannya Viral

 Artis Saphira Indah Meninggal Bersama Bayi di Rahim, Kini Putranya Titan Tariq Tumbuh Setampan Ini

 Lebih Tragis dari Kasus Audrey, Siswi SMA Ini Dibakar4 Temannya Sendiri Hingga Meninggal Dunia

Halaman
1234
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas