TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum DPP KNPI, Haris Pertama membantah bahwa anggotanya akan melakukan aksi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi.

KNPI kata Haris, akan mengusut adanya undangan aksi tersebut dan jika terbukti dilakukan oleh anggotanya, Haris tak segan-segan akan memecat jika itu dilakukan oleh anggota KNPI.

"Saya jamin undangan aksi itu adalah hoax, kita KNPI tidak ada intruksi tersebut. Kita akan mengusut siapa yang menyebar undangan tersebut," Kata Haris dalam keterangan persnya, Rabu (8/5/2019).

Menurut Haris undangan aksi mengatasnamkan KNPI itu jelas sangat merugikan. Bahkan, pihaknya mengaku akan melaporkan hal itu ke polisi. "Kami dari awal jelas mendukung langkah Menhub dalam melakukan perbaikan di dunia penerbangan," Ujarnya.

Tidak hanya itu, KNPI melihat langkah Menhub soal mahalnya tiket pesawat sudah benar. Apalagi kata Haris, Menhub sudah bekerja sesuai intruksi dan arahan presiden.

"Beliau sudah bekerja membangun infrastruktur dan memperbaiki dunia transportasi tanah air, ini harus kita kawal terus," Tegasnya.

Diketahui beredar undangan aksi atas nama KNPI melalui pesan WhatsApp. Aksi rencannya akan dilakukan hari Jumat (10/5/2019). Haris pun memastikan bahwa undangan itu tidak benar alias Hoax.

"Diduga itu dibuat oleh orang-orang yang kalah dalam Kongres kemarin, dan orang-orang yang tidak suka KNPI dekat dengan pemerintah," Ungkapnya.