TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Partai Berkarya minta Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan pihak-pihak terkait berhenti mewacanakan pemindahan ibu kota.

Pemerintah diminta untuk mengurusi hal-hal yang dinilai lebih urgen, seperti banyaknya petugas yang meninggal dalam Pemilu serentak 2019.

Bagaimana tanggapan Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma’ruf Amin?

Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding menegaskan, perpindahan ibu kota bukan baru kali ini saja dibahas dan langsung diputuskan pemerintahan di bawah Jokowi.

Sejak Presiden Soekarno, wacana pemindahan ibu kota Negara telah dibahas.

"Mengenai perpindahan ibu kota ini sudah cukup lama direncanakan. Bahkan sejak Presiden Soekarno pun sudah diwacanakan," ujar Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini kepada Tribunnews.com, Rabu (8/5/2019).

"Di zaman pak SBY juga sempat dibicarakan dan didiskusikan sangat dalam," jelasnya.

Lebih jauh ia menjelaskan, pemindahan ibu kota merupakan salah satu solusi terkait ekonomi, kepadatan penduduk, distribusi atau penyebaran penduduk, pemindahan beban dari daerah yang satu ke daerah yang lain dan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru, terutama di luar Jawa.

"Sehingga kalau melihat keadaan Jakarta, memang sangat rasional, jika ibu kota ini dipindah. Dengan begitu ada pembagian yang baik antara pusat pemerintahan dengan ibu kota negara. Seperti kita lihat di Washington dan New York," ucapnya.

Juru bicara TKN, Tb H Ace Hasan Syadzily menambahkan, harusnya pemikiran besar yang baik, yaitu pemindahan ibu kota ini, untuk kemajuan bangsa ini didukung.

Apalagi gagasan besar ini juga dicetuskan oleh Presiden Soekarno, Soeharto, dan terakhir Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Baca: Polisi Siagakan 11 Ribu Personel Amankan Unjuk Rasa GERAK di Bawaslu dan KPU

Tapi gagasan besar itu tidak pernah jadi keputusan politik dan selanjutnya direncanakan dengan matang.

"Hanya di era periode Pak Jokowi, gagasan besar ini dengan tegas diputuskan," ujar politikus Golkar ini kepada Tribunnews.com.

Melihat rekam jejak Jokowi dalam empat setengah tahun ini memerintah, anggota DPR RI ini yakin gagasan besar itu akan bisa dieksekusi.

"Kekuatan pak Jokowi adalah mampu menyeksaikan dan mewujudkan gagasan atau konsep yg sudah dibicarakan sebelumnya," tegas Ace.

"Banyak pekerjaaan besar seperti MRT, LRT, Jalan Tol yang mangkrak bisa diselesaikan dengan kepemimpinan pak Jokowi," ucapnya.

Sekretaris Jenderal Partai Berkarya, Priyo Budi Santoso meminta kepada Presiden Jokowi untuk menghentikan wacana pemindahan ibu kota untuk lebih bisa menangani insiden meninggalnya ratusan KPPS dengan serius.

"Kepada Bapak Presiden Jokowi dan para elite politik di parlemen, saya anjurkan untuk hentikan dulu wacana pemindahan ibu kota atau hal-hal semacamnya yang tidak terlalu urgen dibahas hari-hari ini," tuturnya.

Lebih lanjut, Priyo mengusulkan dibentuknya Tim Pencari Fakta (TPF) guna menelusuri keraguan publik dibalik meninggalnya ratusan petugas KPPS.

"Saya usulkan perlunya dibentuk Tim Pencari Fakta (TPF) yg independen yg melibatkan ahli-ahli yang kredibel dan Komnas HAM. Itu untuk menjawab keraguan publik akan adanya spekulasi yang meluas atau kejanggalan-kejanggalam yang terjadi. Ini mengenai ratusan nyawa yg harus dijaga dan dihormati hak-hak asasi (HAM) nya," pungkasnya.

Untuk diketahui, jumlah petugas penyelenggara pemilu 2019 yang meninggal dunia terus bertambah.

Data sementara secara keseluruhan petugas yang meninggal mencapai 554 orang, baik dari pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) maupun personel Polri.(*)