TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Tersandung kasus hukum, khususnya korupsi dan menjadi tersangka, dasar yang cukap bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan perombakan atau reshuflle kabinet.

Demikian disampaiakan pengamat politik dari Universitas Paramadina, Djayadi Hanan menanggapi isu Presiden Jokowi akan melakukan perombakan atau reshuffle kabinet pasca Hari Raya Idul Fitri nanti.

"Kalau ada Menteri yang tersangkut masalah hukum, terutama yang menjadi tersangka, maka presiden harus menggantinya," ujar Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research Center (SMRC) itu kepada Tribunnews.com, Kamis (9/5/2019).

Karena masa tugas kabinet saat ini tinggal sekitar lima bulan lagi, maka, dia menilai, sebaiknya jabatan Menteri yang lowong langsung dirangkap saja oleh Menteri Kordinator terkait.

Tetapi bila presiden Jokowi ingin orang baru, imbuh dia, sebaiknya dicari orang yang diproyeksikan untuk menjadi Menteri di era masa jabatan kedua Jokowi.

Baca: Menteri Rini Soemarno Diingatkan KPK, BUMN Tengah Jadi Sasaran

"Sehingga nanti ybs sudah siap menjalankan tugas di era masa jabatan kedua Jokowi. Tentu ini dengan asumsi bahwa Jokowi diproyeksikan memenangkan pilpres 2019," ucapnya.

Reshuffle Setelah Lebaran

Presiden Jokowi akan melakukan perombakan atau reshuffle kabinet pasca Hari Raya Idul Fitri nanti.

Kepastian ini diungkapkan oleh Juru bicara Presiden Joko Widodo, Johan Budi di komplek Istana Bogor,Rabu (8/5/2019).

Isu reshuffle kabinet para menteri pembantu Presiden Jokowi kian menguat pasca Pilpres 2019 lantaran beberapa menteri berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Termasuk, beberapa menteri yang lolos dan tidak lolos di Pileg 2019 sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Johan Budi menegaskan jika ada reshuffle pasti dilakukan setelah Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran.

"Kalaupun ada reshuffle habis Lebaran, tidak dikaitkan dengan nyaleg tapi lebih kepada kinerja. Pak Presiden tidak melihat kapan periode pertama berakhir. Tapi saya dengar tidak sebelum Lebaran karena menghadapi banyak hal," Johan Budi menjelaskan.

Baca: Saksi Ahli Hukum Pidana Beberkan Perbedaan Makna Menyiarkan dan Menyebarluaskan

Johan Budi juga tidak menyebut siapa saja nama-nama menteri yang direhuffle. Dia menegaskan hal tersebut adalah hak prerogratif Jokowi, selaku presiden.

"Saya tidak tahu soal nama, saya tidak tahu apakah memang ada reshuffle. Tapi definisi setelah Lebaran itu panjang. Oktober juga setelah Lebaran," paparnya.

Terkait hal ini, empat menteri kabinet Jokowi-JK yang maju sebagai calon anggota legislatif diprediksi gagal melaju ke Senayan berdasarkan penghitungan suara sementara.

Dari keempat menteri tersebut, tiga diantaranya berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yakni Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, serta Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Eko Putro Sandjojo.

Baca: Mahfud MD: Pasti Polisi Punya Alat Bukti yang Kuat

Satu menteri lainnya adalah Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Johan Budi menegaskan kembali, Presiden Jokowi juga sudah memanggil para menteri yang terseret proses hukum di KPK.

"‎Saya kira tidak hanya ketika seorang menteri diperiksa KPK sebagai saksi, tapi ketika pak presiden dapat informasi dari siapa pun, pasti akan dikroscek pada menteri yang bersangkutan," ucap Johan Budi.(*)