TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin meminta pemerintah Arab Saudi memberikan menambah layanan fast track bagi jemaah haji Indonesia.

Menurut Lukman, jemaah haji Indonesia merasa terbantu dengan adanya layanan fast track, di mana jemaah haji Indonesia menjadi nyaman berhaji, menghemat waktu, serta menghemat energi para jemaah.

Permintaan ini diungkapkan Menag Lukman saat menerima kunjungan Duta Besar Arab Saudi Esam A Abid Althagafi, di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Jumat (10/5/2019).

"Bila tahun lalu fast track baru bisa dirasakan oleh jemaah haji Indonesia dari Embarkasi Jakarta, kami berharap tahun ini setidaknya ada penambahan. Setidaknya satu atau dua embarkasi lagi, yaitu Embarkasi Solo dan Surabaya," ungkap Menag, Jumat (10/5/2019).

Sejauh ini, ujar Lukman, pemerintah Indonesia mengapresiasi perbaikan layanan penyelenggaraan ibadah haji yang dilakukan oleh Pemerintah Arab Saudi, termasuk fasilitas akomodasi.

Baca: Batasi Porsi Makan Ditengah Ramainya Undangan Buka Puasa Bersama

"Kami juga sangat mengapresiasi Pemerintah Arab Saudi yang telah melakukan banyak perbaikan dalam pelayanan jemaah haji. Mulai dari perluasan Masjidil Haram, perluasan hotel-hotel di Makkah, di Madinah, serta penambahan fasilitas di Arafah. Itu semua sangat membantu jemaah haji. Bukan hanya (jemaah haji) Indonesia, tetapi juga dunia," ujar Menag.

Pemerintah Indonesia berharap perbaikan juga dapat dilakukan di Mina, yang mana terdapat keterbatasan areal sementara jumlah jemaah haji kian besar.

Menanggapi pernyataan dan permohonan Menag tersebut, Dubes Arab Saudi mengaku pihaknya berusaha maksimal dalam melayani para tamu Allah.

Terkait dengan fast track Dubes menyampaikan akan segera berkoordinasi dengan pihak terkait apakah memungkinkan memperoleh fasilitas tersebut.

Baca: 1.549 Jemaah Tidak Lunasi Biaya Haji Di Hari Penutupan Pelunasan Tahap Kedua

Hal ini disebabkan, Arab Saudi juga harus membagi layanan ini kepada negara-negara yang memiliki jemaah lebih dari 50ribu jemaah, antara lain kepada Malaysia, Bangladesh, Pakistan, maupun India.

Sementara terkait perluasan Mina, pihaknya mengaku akan menambah pendirian tenda di gunung-gunung di Mina.

Solusi ini ditempuh menurut Dubes karena berdasarkan fatwa ulama di Arab Saudi, di Mina tidak diperkenankan membangun bangunan bertingkat.