TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah akan mendesain kapasitas ibu kota baru yang nantinya dipindahkan dari DKI Jakarta maksimal untuk menampung 1,5 juta orang.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemindahan ibu kota hanya untuk kegiatan pemerintahan pusat saja dan pusat ekonomi tetap berada di Jakarta. 

 "Ibu kota baru nantinya didesain maksimal 1,5 juta orang, itu sudah perhitungan maksimalnya. Seperti di Washington DC total 1,5 juta orang," ujar Bambang di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, Senin (13/5/2019). 

Bambang pun melihat, lokasi ibu kota baru pada 5 atau 10 tahun ke depan tidak akan masuk ke dalam 10 kota terbesar di Indonesia, karena konsep awal rencana ini bukan untuk memindahkan masalah dari Jakarta ke ibu kota baru. 

Baca: Jokowi Ungkap Alasan Tunjuk Bupati Kulon Progo Jadi Kepala BKKBN

"Kita tidak desain kota ini jadi kota ramai. Kita ingin tingkatkan produktifitas pemerintahan, paling tidak jarak antara tempat tinggal ke kantor dan koordinasi antar kementerian lebih baik," paparnya.

Hingga saat ini, pemerintah belum memutuskan lokasi ibu kota baru. Tetapi, Presiden Jokowi sudah meminta berada di luar pulau Jawa dan telah meninjau dua alternatif lokasi ibu kota baru di Provinsi Kalimantan Tengah serta Kalimantan Timur.