TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko meminta persoalan meninggalnya ratusan Petugas Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara (KPPS) di beberapa daerah, tidak dibawa ke ranah politis. 

Ia pun meminta tidak ada dugaan-dugaan yang di luar akal sehat atau tidak mungkin terjadi, seperti halnya kabar seorang KPPS di Jawa Barat meninggal akibat diracun. 

"Saya berharap, tidak berkembang menjadi bola liar. Seolah ada racun, tetek-bengek, ini sudah berpikir yang sesat ini," papar Moeldoko di kantornya, Jakarta, Selasa (14/5/2019).

Menurut Moeldoko, dijelaskan Kementerian Kesehatan mayoritas kematian KPPS seusai pencoblosan pada 17 April 2019 karena penyakit jantung, termasuk di dalamnya ada struk dan lainnya. 

Baca: Bachtiar Nasir Bakal Diperiksa Sebagai Saksi Kasus Dugaan Makar Eggi Sudjana

"Saya berharap masyarakat Indonesia supaya berfikir yang jernih, berfikir yang wajar bahwa setiap pekerjaan ada sebuah resiko," paparnya. 

Ke depan, Moeldoko meminta semua pihak terkait melakukan evaluasi dan mengedepankan persoalan medis atau surat keterangan sehat pagi petugas KPPS untuk menjalankan tugasnya. 

"Saya memberikan rekomendasi kepada KPU agar kedepan nanti persoalan medis supaya dikedepankan, agar tidak lagi banyak beban. Itulah kepedulian-kepedulian dan pemerintah sudah memikirkan keluarga korban atas santunan," ujar Moeldoko.