Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengisyaratkan bakal memeriksa politisi Partai Golkar Nusron Wahid terkait kasus yang menjerat rekan sejawatnya di partai, Bowo Sidik Pangarso.

"Semua yang terlibat, yang disebut, biasanya kita mintai klarifikasi," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (15/5/2019).

Pasalnya, dalam perkara amplop serangan fajar Bowo Sidik, Bowo mengaku ia disuruh oleh Nusron Wahid untuk menyiapkan amplop-amplop tersebut.

Nusron Wahid merupakan politisi Golkar yang juga Ketua Korbid Pemenangan Pemilu Jawa dan Kalimantan Partai Golkar.

Nusron disebut Bowo, yang menyuruh menyiapkan 400 ribu amplop serangan fajar.

Sebelumnya, pengacara tersangka Bowo Sidik Pangarso, menyebutkan kliennya menyiapkan 400 ribu amplop serangan fajar. Sementara Nusron disebut Bowo, menyiapkan 600 ribu amplop.

Menurut Saut Edward Rajaguguk, pengacara Bowo Sidik, baik Bowo Sidik dan Nusron Wahid kembali mencalonkan diri sebagai anggota DPR dari daerah Jawa Tengah.

Akan tetapi, Bowo Sidik mengaku diperintahkan oleh politikus Golkar, Nusron Wahid, melakukan itu.

“Iya, iya, bahkan katanya 600 ribu (amplop) yang siapkan itu Nusron Wahid. Pak Wahid 600 ribu, Pak Bowo 400 ribu amplop,” kata Saut Rajagukguk di Gedung Merah Putih KPK, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (9/4).

Saut juga membenarkan terdapat cap jempol di setiap amplop yang disiapkan Bowo Sidik Pangarso.

Baca: KPK Sudah Kantongi Informasi Peran PT Pupuk Indonesia Terkait Kasus Bowo Sidik Pangarso

Saut berdalih cap jempol cuma sebagai penanda supaya uang-uang dalam amplop itu sampai ke tangan Nusron, kemudian dibawa ke Jawa Tengah.

Sebab, ia menyebut kliennya memiliki pengalaman yang uangnya tak sampai ke Nusron Wahid.

“Cap jempol memang dibuat karena supaya tahu bahwa amplop ini sampai atau nggak nanti. Sebagai tanda saja,” ujar Saut.