Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-- Calon Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan menolak hasil rekapitulasi Pemilu 2019 yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Bagaimana tanggapan Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)- KH Maruf Amin?

Menurut Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Ace Hasan Syadzily menyebut  sikap Prabowo ini, sama saja tidak menghormati suara pilihan rakyat, ketika menolak hasil penghitungan suara oleh KPU.

"Kita harus harus menghormati pilihan rakyat. Mereka telah menentukan pilihannya untuk menjadikan Jokowi-Kyai Ma’ruf sebagai Capres-Cawapres 2019 ini," ujar politikus Golkar ini kepada Tribunnews.com, Selasa (14/5/2019).

Menurut dia pula, Prabowo sepertinya kembali mengulangi sikapnya pada Pilpres 2014 yang lalu.

Baca: Pemohon Uji Materi UU Tipikor Perbaiki Permohonan

Ya, kala Prabowo tidak menerima hasil perhitungan KPU yang memenangkan Jokowi-Jusuf Kalla (JK) pada Pilpres 2014 lalu.

"Hal yang sama juga dilakukan dalam Pilpres 2019 ini dimana Prabowo juga menolak hasil rekapitulasi suara yang nanti akan resmi diumumkan KPU pada tanggal 22 Mei 2019," dia mengingatkan.

Anggota DPR RI ini menegaskan, sikap Prabowo ini merupakan pembelajaran yang buruk dalam kehidupan demokrasi.

Karena dia menjelaskan, dalam demokrasi itu, ada prinsip dasar yang harus dijunjung tinggi oleh siapapun, yakni harus siap menang dan harus siap kalah. Itu prinsip dasar dalam kontestasi berdemokrasi.

Rakyat sendiri, dia tegaskan, memiliki kesadaran yang tinggi atas prinsip berdemokrasi ini.

"Justru elit-elitnya yang tidak siap berdemokrasi," jelasnya.

Untuk itu menurut dia, elite politik harus menghormati pilihan rakyat. Yakni telah memberikan amanah kepada Jokowi-KH Ma'ruf Amin.

"Seharusnya Prabowo-Sandi malu kepada rakyat. Dalam sebuah survei dinyatakan bahwa 92,5% rakyat Indonesia menerima siapapun yang terpilih Presidennya," tegasnya.

Prabowo Tolak Penghitungan Suara KPU

Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyatakan akan menolak hasil penghitungan suara Pemilu 2019 yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Pasalnya, Prabowo menganggap telah terjadi kecurangan selama penyelenggaraan pemilu, dari mulai masa kampanye hingga proses rekapitulasi hasil perolehan suara yang saat ini masih berjalan.

"Saya akan menolak hasil penghitungan suara pemilu, hasil penghitungan yang curang," ujar Prabowo saat berbicara dalam acara 'Mengungkap Fakta-Fakta Kecurangan Pilpres 2019' di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Selasa (14/5/2019).

Prabowo mengatakan, selama ini pihak Badan Pemenangan Nasional (BPN) telah mengumpulkan bukti terkait dugaan kecurangan yang terjadi.

Dalam acara tersebut, tim teknis BPN menyampaikan pemaparan mengenai berbagai kecurangan yang terjadi sebelum, saat pemungutan suara, dan sesudahnya. Di antaranya adalah permasalahan daftar pemilih tetap fiktif, politik uang, penggunaan aparat, surat suara tercoblos hingga salah hitung di website KPU.

"Kami tidak bisa menerima ketidakadilan dan ketidakjujuran," kata Prabowo.

Hal senada juga disampaikan BPN Prabowo-Sandi akhirnya memaparkan hasil penghitungan suara yang dilakukan tim internalnya.

Pemaparan dilakukan oleh tim pakar Prabowo-Sandi Laode Kamaluddin, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa, (14/5/2019). Menurutnya berdasarkan penghitungan formuli C1 hingga Selasa 00.00 wib, perolehan suara pasangan Jokowi-Ma'ruf memperoleh 44,14 persen atau 39.599. 832 suara sementara pasangan Prabowo Sandi 54,24 persen atau 48.657.483 suara.

"Jadi yang selama ini yang menanyakan datanya, ini datanya, ini hasilnya pasangan Prabowo -Sandi unggul," katanya.

Adapun menurut Laode hasil tersebut berdasarkan perhitungan di 444.976 TPS atau 54,91 persen.
Laode mengatakan pihaknya membuka pintu bagi pihak pihak yang ingin menantang atau menguji penghitungan suara yang dilakukan BPN.

"Kalau ada yang mau menantang ini silahkan, kita adu data saja. Inilah angka angkanya yang kita miliki," katanya.

Menurut Laode formulir C1 yang dimilikinya asli dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebelum diinput, formulir C1 diversifikasi dan divalidasi.

"Data ini bisa dipertanggungjawabkan. Pertanyaannya, mana datamu? ini dataku," pungkansya.