TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Fadli Zon mengatakan pihaknya siap apabila kubu TKN Jokowi-Maruf menantang adu data formulir C1.

Formulir tersebut menjadi dasar penghitungan suara di Pemilu Presiden 2019.

"Silakan aja, itu kemarin dari BPN itu yang bagian IT nya sudah bahkan mengundang untuk mendebat itu. Saya kira dibuka buka aja sekalian, bagus itu," ujar Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, (17/5/2019).

Menurut Fadli pihaknya siap membuka data di forum manapun untuk menjawab kubu TKN yang meragukan formulir C1 yang dimiliki BPN.

"Silakan aja. itu kemarin dari BPN itu yang bagian IT nya sudah bahkan mengundang untuk mendebat itu. saya kira dibuka buka aja sekalian, bagus itu," katanya.

Sebelumnya Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin merespons klaim dugaan kecurangan pemilihan presiden dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Juru bicara TKN Jokowi-Ma'ruf, Arya Sinulingga menantang BPN Prabowo agar memaparkan data kecurangan Pilpres di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Saya tantang 02 di pleno KPU, kalau enggak berani mereka pengecut," kata Arya saat jumpa pers di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (16/5/2019).

Baca: Zakat Fitrah Di Masjid Istiqlal, Standarnya Rp 50 Ribu Per Jiwa

Menurut Arya, pleno tingkat nasional yang digelar pada 20 sampai 22 Mei itu merupakan waktu yang tepat untuk membuktikan.

Jika ada dugaan kecurangan dan BPN punya data, Arya mempersilakan mereka untuk membeberkan itu di pleno.

Politisi Perindo ini menyebut, pihaknya tak akan keberatan melayani pencocokan data di kantor KPU.

Bahkan, TKN siap mengerahkan seluruh komponen yang diperlukan.

"Kalau kamu berani adu data, kamu bawa itu ke KPU," ujar Arya.

Arya menilai, menbedah data C1 yang dimiliki TKN dan BPN di KPU sangat proposional.

Sebab, ketika ada data yang meleset, langsung bisa dikonfirmasi dengan data milik KPU.

ia juga menyebut pembuktian data di KPU sebagai solusi terbaik mengatasi polemik terkait dugaan kecurangan.

"Kalau mereka bisa buktikan ke KPU data mereka benar, enggak perlu sampai ke Mahkamah Konstitusi (MK)," tandas Arya.