Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) turut menanggapi sikap politik dari calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto, berikut kubu Badan Pemenangan Nasional (BPN) yang menolak hasil rekapitulasi Pemilu tingkat nasional oleh KPU RI.

Ketua ADKASI, Lukman Said menilai Prabowo tidak menunjukan sosok gentleman karena dalam pernyataannya, hanya menolak hasil suara Pilpres.

Sedangkan hasil rekapitulasi Pemilu legislatif yang digelar secara bersamaan tidak ia sertakan dalam sikap politiknya itu.

"Yang gentle dong. Kalau menolak jangan cuma (pemilihan) presiden, pilegnya juga. Berani nggak DPR-nya juga, karena ini semua tidak bisa dipisah," tutur Lukaman saat ditemui di kawasan SCBD, Jakarta, Jumat (17/5/2019) malam.

Lukman juga menyebut sikap yang ditunjukkan Prabowo terbilang cukup lucu.

Baca: Prabowo Tolak Hasil Pemilu, Ini Sikap Partai Pendukungnya, PAN Dukung, Bagaimana PKS dan Demokrat?

Mengingat sikapnya yang menolak hasil Pemilu sama saja mengkhianati dirinya sendiri dan konstitusi.

Lantaran pembuat regulasi pemilihan umum berasal dari DPR yang beranggotakan himpunan partai politik.

"Lucu kan sebenarnya. Ini juga termasuk mengkhianati diri sendiri, yang buat undang-undang kan DPR RI, kemudian menolak," kata dia.

Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi menggelar pemaparan kecurangan Pemilu 2019 di Hotel Grand Sahid Jaya, Selasa, (14/5/2019).

Pemaparan tersebut dihair pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto - Sandiaga Uno dan sejumlah elit BPN.

Baca: Pengamat: Konsekuensi Tidak Langsung dari Penolakan BPN Prabowo-Sandi Adalah Menyetujui Hasil KPU

Dalam pidatonya Prabowo menegaskan menolak hasil penghitungan suara Pemilu.

"Sikap saya yang jelas, saya akan menolak hasil penghitungan yang curang, kami tidak bisa menerima ketidakadilan, ketidakbenaran dan ketidakjujuran," kata Prabowo di depan ratusan pendukungnya.

Prabowo mengatakan bahwa masa depan bangsa berada dipundak KPU. Masa depan bangsa bergantung apakah KPU akan membiarkan terjadinya kecurangan Pemilu atau menghentikannya. 

"Kalau kau memilih ketidakadilan berarti kau mengizinkan penjajahan terhadap rakyat indonesia," katanya.