Pengamat Intelijen Prediksi Tak Ada 'People Power' pada 22 Mei 2019
Ditambah, lanjutnya, aparat keamanan sudah sigap mengantisipasi tindakan-tindakan ketidakpuasan yang ditampilkan.
Editor: Hasanudin Aco
Legislator itu pun menegaskan PAN tegas menolak rencana Amien Rais yang ingin melakukan pengerahan massa alias people power jika Prabowo-Sandi dinyatakan kalah pada 22 Mei nanti.
"Karena kami tak ingin membuat suasana resah dan membuat chaos," ucapnya.
"Jadi saya bisa katakan PAN tidak akan ikut gerak-gerakaan yang justru akan membuat suasana resah dan membuat chaos. Apa pun itu namanya kami tidak akan terlibat," imbuhnya.
Ganti Istilah
Sebelumnya, Amien Rais, anggota Dewan Pembina Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, meminta pendukung 02 mengganti istilah people power dengan Gerakan Kedaulatan Rakyat.
Pernyataan Amien Rais tersebut disampaikan saat menghadiri Pemaparan Kecurangan Pemilu 2019 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (14/5/2019).
Menurut Amien Rais, penggantian istilah tersebut karena selama ini ada sejumlah orang yang dijerat dengan pasal makar karena menyebut people power.
Mereka di antaranya adalah politikus PAN Eggi Sudjana, politikus Partai Gerindra Permadi, dan Mayor Purnawirawan Jenderal Kivlan Zen.
"Saya ingatkan, Eggi Sudjana ditangkap polisi karena bicara people power, tapi kita gunakan gerakan kedaulatan rakyat," ujar Amien Rais.
Pernyataan Amien Rais tersebut terlontar di pengujung acara pemaparan kecurangan yang dihadiri ratusan pendukung, relawan, dan sejumlah Jenderal purnawirawan TNI yang selama ini mendukung Prabowo-Sandi.
Menjelang azan magrib dan hendak pembacaan doa penutup acara, Amien Rais yang mengenakan baju koko putih naik ke atas panggung. Ia langsung menuju podium dan kemudian melontarkan pernyataan tersebut.
"Siapa pun yang menghalangi gerakan kedaulatan rakyat, Insyaallah kita gilas bersama-sama," cetusnya.
Amien Rais lalu memekikkan takbir, dan meneriakkan kata 'merdeka'. Setelah itu ia mempersilakan salah seorang ustaz membacakan doa penutup.
Amien Rais sebelumnya mengomentari Tim Asistensi Hukum Menteri Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Wiranto, yang memantau dan mengkaji ucapannya selama ini.