Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Sesuai Konstitusi yakni Undang-undang Pemilu, penyelesaian sengketa hasil perhitungan suara pilpres dilakukan pada jalur Mahkamah Konstitusi (MK). Dan hanya jalur itu yang dibolehkan oleh UU.

Ini dikatakan Wakil Ketua TKN Jokowi-KH Ma'ruf Amin, Johnny G Plate kepada Tribunnews.com, Kamis (13/5/2019).

"Menempuh jalur lain tentu tidak sejalan dengan prosedur konstitusional Pemilu," tegas Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem ini.

Ini menanggapi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan bahwa pihaknya tak akan menempuh jalur MK, dalam menyelesaikan sengketa Pilpres 2019.

Meskipun demikian anggota DPR RI ini yakin BPN akan mempertimbangkan semua hal, termasuk sanksi hukum, bila memilih jalur atau cara di luar konstitusi.

"Yakin, BPN akan selalu mempertimbangkan tidak saja faktor politik. Namun juga akibat dan sanksi hukum jika dilakukan melalui jalur dan cara yang tidak sejalan dan bertentangan dengan UU khususnya UU No 7/2017 tentang Pemilu," ucap Johnny G Plate.

Baca: BPN Tak Gugat Ke MK, Pengamat: Kini Tekanannya di Bawaslu Untuk Pastikan Kerja KPU Bersih

Menurut dia, Proses perhitungan suara Pilpres kali ini adalah yang paling transparan dan diawasi secara ketat oleh saksi peserta pemilu, saksi pengawas dan masyarakat di setiap TPS.

Proses perhitungan suara pilpres di TPS juga kata dia, rata-rata selesai sebelum jam 18.00 waktu setempat dan dihadiri oleh banyak masyarakat yang ingin tahu siapa paslon pemenang di setiap TPS.

Untuk itu hampir tidak mungkin ada kecurangan dengan sengaja.

Apalagi seluruh dokumen dan sertifikat perhitungan suara ditandatangani oleh seluruh saksi yang hadir.

Demikian halnya rekapitulasi di tingkat berikutnya mulai dari kecamatan, kabupaten/Kota, propinsi sampai di KPU RI.

"Semuanya mendapat perhatian dan diawasi secara ketat juga. Masyarakat menyaksikan bahwa pemilu Presiden kali ini sudah berlangsung dengan baik (free election). Tidak ada alasan yang substantif untuk menolak hasil pilpres," paparnya.

Baca: Dituding Tidak Serius Proses Sengketa Pilpres 2019, Ini Kata Ketua MK

Jika BPN menolak hasil pilpres maka itu, menurut dia, menjadi hak mereka.