TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Panglima Front Pembela Rakyat (FPR), Nugroho Prasetyo, meminta semua pihak menghargai hasil Pemilu 2019.

Menurut dia, jangan sampai melampiaskan kekecewaan dengan cara melakukan tindakan di luar konstitusi.

"Kita seharusnya bangga, pemilu telah berjalan lancar dan sukses. Jika kecewa karena kalah itu wajar, tetapi ya jangan berlebihan," kata Nugroho, dalam keterangannya, Senin (20/5/2019).

Setelah penyelenggaraan pemungutan suara pada 17 April lalu, kata dia, situasi di Indonesia tidak kondusif. Sebab, ada sejumlah pihak yang mengatakan terjadi kecurangan di penyelenggaraan pesta demokrasi rakyat itu.

Dia meminta kepada seluruh warga masyarakat agar tidak mudah diprovokasi, jangan percaya informasi hoaks, tidak perlu ikut-ikutan turun ke jalan apalagi memiliki keinginan untuk melakukan tindakan inkonstitusional.

"Jadi warga bangsa yang dewasa. Menjaga persatuan dan kesatuan, kerukunan, keharomonisan dan persaudaraan. Mari sama-sama melihat ke depan," kata dia.

Baca: Sekjen PPP Nilai Pengamanan TNI/Polri Tak Akan Kurangi Hak Massa Aksi 22 Mei

Dia menegaskan akan membantu aparat keamanan TNI/Polri menjaga keamanan terutama pada 22 Mei 2019 atau bertepatan dengan pengumuman rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional yang akan diumumkan KPU RI.

Dia telah menyiapkan 1 juta anggota dari satgas (satuan tugas) FPR untuk datang ke Jakarta jika ada upaya inkonstitusional dan ingin menjatuhkan Presiden Joko Widodo.

"Kami ingin melawan gerakkan massa yang memiliki tujuan menolak hasil Pilpres dan ingin menjatuhkan Presiden Joko Widodo. Nama aksi dan gerakkan yang ingin kami lakukan adalah gerakkan bela NKRI dan bela demokrasi," tambahnya.