Moeldoko Sebut Sangat Mungkin Ada Upaya Adu Domba pada Aksi 22 Mei Mendatang
"Sangat mungkin, tuduhannya ujung-ujungnya adalah pemerintah. Ujung-ujungnya TNI-Polri jadi korban tuduhan dari skenario yang disiapkan," katanya
Penulis: Theresia Felisiani
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
Laporan Wartawan Tribunnews.com Theresia Felisiani
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn) Moeldoko di kantornya, Senin (20/5/2019) menyampaikan sangat mungkin ada upaya adu domba pada 22 Mei 2019 nanti.
Baca: Moeldoko Beberkan Kelompok Teroris dan Penyelundupan Senjata yang Diduga Bermain di Aksi 22 Mei
"Sangat mungkin, tuduhannya ujung-ujungnya adalah pemerintah. Ujung-ujungnya TNI-Polri jadi korban tuduhan dari skenario yang disiapkan," tegasnya.
Guna menghindari adu domba, di mana TNI dan Polri bakal menjadi sasaran tudingan, maka TNI dan Polri dilarang menggunakan peluru tajam saat mengamankan aksi 22 Mei 2019.
Walaupun aparat keamanan siap mengamankan aksi 22 Mei, tetap saja Moeldoko mengimbau masyarakat mengurungkan niat ikut dalam aksi.
Baca: Rencana Aksi 22 Mei, Polisi Minta Warga Bekasi Tak Usah ke Jakarta Hingga Seruan Tolak People Power
"Masyarakat nggak perlu takut. Tetapi kami juga imbau masyarakat tidak perlu kumpul," tambahnya.
Tak Perlu Ikut Aksi 22 Mei
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo telah menyampaikan imbauannya agar perwakilan kelompok tidak melakukan mobilisasi massa saat pengumuman rekapitulasi nasional Pemilu 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Rabu (22/5/2019).
“Untuk monitoring pergerakan massa dari tiap daerah seperti dari Aceh hingga Jawa, Kalimantan dan Sulawesi, sudah didata. Kami koordinasikan ke koordinator lapangan untuk tidak memobilisasi massa dalam jumlah besar,” ujar Dedi, Senin (20/5/2019).
Baca: Cendekiawan Muslim Menilai Hanya Ulama Partisan Sebut Aksi Massa 22 Mei Sebagai Jihad
Dedi Prasetyo mengatakan, jumlah massa yang ingin ke Jakarta masih terus dipantau.
“Ada (pergerakan massa dari daerah menuju Jakarta), namun jumlah tidak terlalu signifikan dan belum bisa diprediksi karena perkembangan masih terus dihitung,” ujar Dedi.
Ia juga mengingatkan massa untuk menaati peraturan. Jika ditemukan peserta aksi yang membawa senjata tajam maka akan diproses hukum.
Menurut Dedi Prasetyo, berdasarkan analisis intelijen Polri, rata-rata massa memilih Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai target aksi karena ingin mendengarkan hasil penghitungan suara resmi.
Namun, ada juga massa yang akan melakukan aksi di depan Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
