TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Pimpinan KPK, Bambang Widjojanto secara resmi telah ditunjuk untuk oleh Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga untuk menjadi koordinator Tim Advokat gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

Menurut Juru Bicara BPN Dahnil Azhar Simanjuntak, Bambang Widjojanto atau yang akrab disapa BW itu merupakan sosok yang tepat untuk memimpin tim.

Pasalnya, sebelum menjadi pimpinan KPK, Bambang pernah menjadi pengacara untuk gugatan Pilkada Kotawaringin Barat di Mahkamah Konstitusi.

"Mas BW ini sering menjadi pengacara di MK. Bahkan, sebagian besar menang," kata dia di kediaman Prabowo, Jakarta, Jumat (24/5/2019).

Dalam catatan Tribun, pada 2010, Bambang Widjojanto memiliki preseden mendiskualifikasi pasangan Sugianto dan Eko Sumarmo pada Pilkada Kotawaringin Barat.

Baca: Amien Rais Pesimistis Prabowo-Sandi Menang di MK

Baca: Setelah MK, Tim Prabowo-Sandi Berencana Bawa Kasus Pilpres ke Mahkamah Internasional

Baca: Di Gedung Mahkamah Konstitusi, Tim Hukum Prabowo-Sandi Bertanya Apa Maksudnya Diblokade Seperti Ini

Dalam permohonannya, Bambang menyatakan adanya kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis dan masif (TSM) sehingga Hakim Konstitusi memutuskan pasangan nomor urut 1 itu didiskualifikasi dari pemilihan.

Saat itu, Bambang membawa alat bukti sebanyak 29 dokumen dan 68 saksi yang bersidang di MK.

Tujuh saksi yang dibawa oleh BW merupakan kepala desa dari kabupaten Kotawaringin Barat, serta sisanya merupakan petugas pemungutan suara serta masyarakat yang memberikan memberikan sejumlah uang kepada warga sekitar desa untuk memilih pasangan Sugianto-Eko.

Ketua Mahkamah Konstitusi yang waktu itu dijabat oleh Mahfud MD meminta kepada KPU Kabupaten Kotawaringin Barat untuk menerbitkan surat keputusan untuk menetapkan pasangan Ujang Iskandar dan Bambang Purwanto sebagai pasangan terpilih.

Namun, lima tahun berjalan, Bambang Widjojanto dijadikan tersangka oleh pihak kepolisian karena telah memberikan keterangan palsu dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi atas gugatan tersebut.

Juru Bicara BPN lainnya Miftah Sabri kepada Tribun mengatakan pihaknya optimistis akan memenangkan gugatan. Dia mengungkapkan, dalam perbincangan dengan Bambang Widjojanto, akan ada hal baru yang difokuskan oleh tim Advokat.

"Ini sedikit saja ya. Gugatannya akan mengarah ke korupsi politik," jelas dia.

Menurutnya, hal yang paling mendasar dalam suatu kecurangan dalam Pemilu adalah korupsi politik.

Satu contoh yang dia beberkan, yakni dugaan adanya pengerahan instansi pemerintah yang diminta untuk memenangkan pasanhan tertentu. Dia mengklaim memiliki bukti atas hal tersebut.

"Salah satunya, nanti tinggal dilihat saja di gugatan ke MK," katanya.