Ia menyebut kekompleksan operasi itu terjadi antara lain akibat berbagai gangguan terhadap stabilitas kamtibmas, berupa aksi serangan teror.

Selain itu juga berbagai kejahatan konvensional yang meresahkan masyarakat, seperti pencurian, perampokan, penjambretan, begal, dan premanisme; aksi intoleransi dan kekerasan.

"Kemudian gangguan terhadap kelancaran dan keselamatan transportasi darat, laut, dan udara; permasalahan terkait stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok; bencana alam, dan yang bersifat natural dan manusia," kata dia.

Mantan Kapolda Metro Jaya itu menuturkan ada 11 Polda yang menjadi prioritas, meski dilaksanakan di 34 Polda di seluruh Indonesia.

Polda-polda tersebut antara lain Polda Metro Jaya, Polda Jawa Barat, Polda Jawa Tengah, Polda DIY, Polda Jawa Timur, Polda Banten, Polda Lampung, Polda Sumatra Selatan, Polda Sulawesi Selatan, Polda Bali, dan Polda Papua.

Tito juga mengatakan operasi Ketupat Tahun 2019 akan melibatkan 160.335 personel gabungan.

"Terdiri atas 93.589 personel Polri, 13.131 personel TNI, 18.906 personel Kementerian dan Dinas terkait, 11.720 personel Satpol PP, 6.913
personel Pramuka, serta 16.076 personel organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan," tukasnya.

Adapun dalam Operasi Ketupat Tahun 2019 akan digelar 2.448 Pos Pengamanan, 764 Pos Pelayanan, 174 Pos Terpadu, dan 12 lokasi check point sepeda motor, pada pusat aktivitas masyarakat, lokasi rawan gangguan kamtibmas, serta lokasi rawan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

Sementara terkait objek pengamanan dalam operasi kali ini antara lain berupa 898 terminal, 379 stasiun kereta api, 592 pelabuhan, 212 bandara, 3.097 pusat perbelanjaan, 77.217 masjid, dan 3.530 objek wisata.