Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Pilpres 2019

Umbas: Birokrasi Harus Bersih dari Anasir Jahat

Salah satu materi gugatan Prabowo-Sandi ke MK adalah dugaan mobilisasi PNS di Pilpres 2019.

Umbas: Birokrasi Harus Bersih dari Anasir Jahat
Ist/Tribunnews.com
Cawapres nomor urut 01 KH Ma'ruf Amin, Sekretaris TKN Hasto Kristiyanto dan Ketua Umum ABJ Michael Umbas di sela debat Pilpres di Hotel Sultan Jakarta, Minggu (17/3/2019) malam. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  - Prabowo-Sandi menggugat hasil Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Salah satu materi gugatan yakni dugaan mobilisasi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memenangkan Jokowi-Amin.

"Bagi kami, tudingan ASN dimobilisasi oleh Jokowi-Amin sangat jauh dari logika dan akal sehat. Lagi-lagi kubu 02 bisa dikatakan menebar hoax. Fitnah yang jelas membohongi rakyat," kata Ketua Umum Arus Bawah Jokowi (ABJ) Michael Umbas di Jakarta, Kamis (30/5/2019).

Sesuai survei internal sebagaimana diungkap Ketua Harian TKN Jokowi-Amin, Moeldoko, 72 persen ASN justru mendukung 02.

"Patut dicatat, Presiden Jokowi tidak mungkin jadikan ASN sebagai mesin politik seperti Era Orde Baru. Sepertinya sejumlah ASN belum sepenuhnya siap mengubah mental," ujar Umbas.

Baca: Moeldoko : Tahu Enggak? Pegawai BUMN yang Coblos Prabowo-Sandiaga 78 Persen

Dikatakan bahwa akuntabilitas dan transparan anggaran di pemerintahan Jokowi, membuat zona nyaman ASN terganggu.

"Kami juga dapat informasi, banyak ASN maupun pegawai BUMN yang "julid" atau nyinyir, menjelekkan, bahkan memaki pemerintah. Sikap anti-pemerintah ini sangat aneh dan sangat tidak bijaksana. Sebab mereka masih terima gaji serta THR," kata Umbas.

Menurut dia tipe ASN yang "julid" perlu disingkirkan. Anasir jahat segelintir ASN harus dihilangkan.

"Abdi negara mestinya jaga nama baik pemerintah bukan malah ikut-ikutan politik lewat pernyataan yang sudutkan pemerintah," katanya.

Umbas berharap jangan jadi orang yang gemar menggunting dalam lipatan. ASN jangan sampai seperti musuh dalam selimut.

"Karakter birokrasi harus profesional, tidak boleh menjadi agen politik untuk mendelegitimasi kerja-kerja pemerintah," katanya.

Pihaknya berharap ada sanksi tegas kepada ASN yang bermental buruk, menggerogoti tatanan pemerintahan. Ini penting supaya pelayanan publik tidak terganggu.

"Layani rakyat sepenuh hati sebagaimana amanat tugas masing-masing ASN," katanya.

Pihaknya meyakini banyak ASN yang benar-benar berdedikasi, profesional, loyal kepada negara. Mereka yang bekerja tanpa pamrih hanya demi rakyat.

"Di pelosok daerah maupun perbatasan, dan di kota-kota. Apresiasi setinggi-tingginya terhadap ASN fokusnya kerja, kerja, kerja. Jangan tiru ASN yang hobi bergosip buruk ke pemerintah," kata Umbas.

Ikuti kami di
Add Friend
Editor: Hasanudin Aco
  Loading comments...

Berita Terkait :#Pilpres 2019

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas