TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menilai, ancaman pembunuhan terhadap sejumlah pejabat negara, termasuk dirinya, merupakan cara yang kampungan.

"Untuk apa buat seperti itu. Kalau kita beda pendapat dalam demokrasi bukan dengan cara kayak gitu. Kan kampungan cara begitu dan pasti ketahuan," kata Luhut, ditemui di kediamannya di Jakarta, Kamis (31/5/2019) seperti dikutip dari Kompas.com.

Luhut menuturkan, saat bertugas sebagai tentara dia kerap mendengar ancaman nyata yang disertai desing peluru.

Namun, ia mengaku heran jika hal serupa terjadi di Jakarta, terlebih di era demokrasi.

Baca: Sepak Terjang AZ, Mantan Sopir Kivlan Zen yang Diduga Terlibat Rencana Pembunuhan 4 Tokoh Nasional

Baca: Penjelasan Lengkap AHY Mengenai Kondisi Kesehatan Ani Yudhoyono yang Menurun

Baca: Respon Titiek Soeharto Diteriaki Ibu Presiden oleh Emak-emak

Menurut Luhut, pikiran untuk membunuh karena perbedaan pendapat seperti itu seharusnya tidak terjadi di era demokrasi.

"Kalau di daerah seperti gini, di Jakarta, di era demokrasi gini, masih ada pikiran seperti itu saya pikir kampungan itu," ujarnya lagi.

Luhut menyesalkan adanya ancaman pembunuhan di sela-sela aksi demonstrasi yang berakhir ricuh itu.

Meski diakuinya, ancaman semacam itu merupakan hal yang biasa ia terima saat berkarir sebagai tentara.

"Yang saya sayangkan sebenarnya kenapa sih mesti ancam-ancam. Orang saya kenal juga kok, memang gampang bunuh orang," ujarnya pula.

Mantan Menko Polhukam itu meyakini cepat atau lambat dalang utama kelompok penunggang gelap aksi massa 22 Mei 2019 akan bisa terungkap.

"Hanya soal waktu saja, jadi tidak bisa berkelit. Saya lihat ini Pak Tito 'very very profesional'," ujarnya lagi.

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian sebelumnya mengungkapkan empat nama pejabat negara yang menjadi sasaran dalam rencana pembunuhan oleh enam tersangka yang telah ditangkap.

"Ada Pak Wiranto, Menko Polhukam, Ada Pak Luhut, Menko Maritim. Lalu ada Pak Kepala BIN, dan juga ada Pak Gories Mere," ujar Tito.

Ia mengatakan, informasi tersebut berasal dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP).