Hal itu, kata dia, berkaca pada berpisahnya masyarakat Timor Timur usai memisahkan diri dari Indonesia.

"Kami mengimbau kepada akademisi dan pakar hukum tata negara secara bersama untuk menjelaskan kerugian yang ditimbulkan sebagai dampak dari adanya referendum," kata Bambang.

"Seperti menghilangkan rasa persatuan dan kesatuan sebagaimana dahulu pernah terjadi pada provinsi Timor Timur," lanjut dia.

Baca: Berita Terkini Seruan Referendum Aceh, Tak Melanggar MoU Helsinki hingga Tudingan Manuver Politik

5. Mualem tak mau komentar lagi

Saat kembali ditanyakan soal keseriusan atas ucapan referendum di Aceh, Mualem mengatakan tidak bersedia lagi memberi penjelasan.

“Saya minta maaf, tidak saya komen lagi masalah ini, karena sudah panas."

"Kita lihat dulu (keadaan), tapi kita jalan terus sedikit-sedikit,” katanya melalui sambungan telepon, dikutip Tribunnews.com dari Serambinews.com.

6. Muhammad Nazar sebut ada wacana untuk kepentingan pribadi

Tokoh sentral referendum Aceh tahun 1999, Muhammad Nazar SAg menanggapi wacana referendum Aceh yang dilontarkan Mualem.

Wacana itu, kata Nazar, lebih karena adanya kekecewaan dan depresi sosial politik para pendukung fanatik Prabowo-Sandiaga.

“Saya melihat memang mudah mengingatkan kembali kata referendum kepada sebagian besar rakyat Aceh karena telah ditancapkan kuat dulu, hingga ke pelosok desa dan ke dalam hati masyarakat,” kata Nazar kepada Serambi, di Jakarta, Rabu (29/5/2019) malam.

Nazar pernah jadi Koordinator Sentral Informasi Referendum Aceh (SIRA) yang menggerakkan 2 juta rakyat Aceh menuntut referendum di halaman Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh pada 1999.

Ia menambahkan, saat ini tidak melihat adanya tanda-tanda masalah antara hubungan Aceh dan Jakarta, sehingga dibutuhkan referendum.

Berbeda dengan pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan beberapa tahun dalam masa transisi reformasi di Indonesia.

Saat itu, karena keburukan Pemerintah RI terhadap Aceh, hubungan menjadi retak dan bisa dibuktikan.

"Pasca-MoU Helsinki, mulai pertengahan tahun 2012 dan seterusnya yang muncul justru kelemahan di Aceh sendiri."

"Kalangan pemimpin lokal, eksekutif, dan legislatif hingga ke kabupaten/kota menunjukkan ketidakmampuan,” ujar Nazar.

Terkait ajakan referendum yang disuarakan Mualem, lanjut Nazar, lebih karena kekecewaan dan tidak bermanfaat sama sekali untuk perbaikan keadaan di Aceh.

Bahkan jika dipaksakan dan dipropagandakan secara berlanjut justru bakal merugikan Aceh.

“Dengan kasatmata politik kan bisa dilihat itu ada kepentingan pribadi, kekecewaan dan bisa ditunggangi."

"Kita tidak pernah berharap lagi ada orang Aceh atau tokoh lokal Aceh yang direkayasa orang lain, lalu jualan isu perjuangan Aceh untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu dengan elite pemerintah di daerah maupun di pusat,” ujar Nazar.

7. Komentar TKD

Sementara itu, Ketua TKD Aceh Jokowi-Ma’ruf Amin, Irwansyah alias Muksalmina merasa pernyataan Mualem aneh.

Sebab, disampaikan setelah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga mengajukan gugatan sengketa hasil Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Dia meminta elite Aceh jangan menjadikan isu referendum sebagai bargaining politik yang seolah-olah disuarakan oleh masyarakat.

“Jangan membuat gagasan karena kepentingan politik yang tidak tercapai,” kata Irwansyah kepada Serambi, Kamis (30/5/2019).

8. Mantan Panglima GAM sebut rakyat bukan tumbal

Mantan Panglima GAM Wilayah Linge, Fauzan Azima turut menanggapi wacana referendum Aceh dengan mengatakan mantan GAM jangan lagi menorehkan luka baru.

"Kita tidak berharap sejarah mencatat, GAM menjadikan rakyat Aceh sebagai tumbal dalam mewujudkan ambisi kelompok dan golongan melalui wacana referendum ini,” katanya kemarin.

(Tribunnews.com/Sri Juliati/Theresia Felisiani/Serambi News) (Kompas.com/Fabian Januarius Kuwado/Rakhmat Nur Hakim//Abba Gabrillin)