Jelang lebaran tahun ini, Mentan Amran mengintruksikan pada seluruh ASN di bawah Kementerian Pertanian untuk dilarang menerima parcel atau bingkisan dari siapapun. Bingkisan yang dimaksud dapat berupa barang, diskon, fasilitas khusus atau bentuk lainnya menurut definisi gratifikasi KPK.

"Kami tegas katakan, tidak boleh ada pejabat atau staf yang menerima parcel, bingkisan atau hadiah dari siapapun. Saya tidak ingin integritas mereka diciderai dengan hal demikian," tegas Amran di sela kesibukannya meninjau kesiapan stok pangan jelang lebaran di Makassar, Minggu (2/6).

Untuk itu Mentan menghimbau semua asosiasi dan pengusaha pertanian tidak memberikan parcel ke Pimpinan dan staf Kementan dalam bentuk apapun.

"Selama 5 tahun kami memimpin kementerian, KPK sudah mengakui kinerja positif kami dalam pencegahan anti korupsi. 2017 dan 2018 kami dberikan penghargaan anti gratifikasi terbaik, dan ini akan kami jaga komitmennya. BPK juga 3 tahun ini memberikan predikat WTP bagi Kementan," lanjut Amran.

Amran menilai pencegahan gratifikasi dan korupsi yang baik akan membuat para ASN bekerja lebih jujur dan berintegritas. Untuk itu Mentan meminta Inspektorat Jenderal dan pimpinan eselon 1 juga aktif memantau perilaku dan potensi terjadinya korupsi di lingkungan Kementan.

Upaya-upaya konkrit pemberantasan gratifikasi dan korupsi yang telah dilakukan dengan baik di Kementan melalui penguatan kegiatan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), SMS Center, Whistle Blowing System (WBS), dan pembentukan Unit Pengelolaan Gratifikasi (UPG) yang saat ini tentunya akan menjadi sarana pelengkap dalam menjaga jalannya roda pemerintahan di Kementerian Pertanian.

Mentan menyatakan puas dengan kesiapan antisipatif jajarannya terhadap kondisi stok pangan dan harga yang tetap stabil selama bulan ramadhan dan mendekati lebaran.

"Ini semua berkat mereka mampu bekerja sepenuh hati tanpa memikirkan hal lainnya, selain memberikan yang terbaik bagi petani dan konsumen," tambahnya. (*)