Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dua orang pegawai Kemenkumham yang sempat bertugas di Lapas dan Balai Pemasyarakatan (Bapas), Putu Aryuni Damayanti dan Evie Loliancy, menceritakan sejumlah tantangan menjadi petugas pada lembaga pemasyarakatan.

Satu di antaranya adalah minimnya personel dari sebuah Lapas.

Evie Loliancy mengatakan pada sebuah Lapas berkapasitas maksimum 459 orang yang dihuni sekitar 1.900 hingga 2.000 orang warga binaan pemasyarakatan (WBP).

Untuk penghuni sebanyak itu, Lapas hanya memiliki 30-an orang petugas dengan satu regu pengamanan yang beranggotakan enam orang.

“Jadi, jangan tanya bagaimana enam petugas pengamanan ini bisa mengatasi 2.000-an orang bila mereka berontak dan membuat kerusuhan,” ujar Evie melalui keterangan tertulis, Rabu (12/6/2019).

Sementara semua petugas Lapas sadar, mereka tidak hidup berkomunitas bersama para warga binaan dalam kondisi normal.

“Berapa lama pun hukuman yang diterima WBP, tetap saja membuat merasa terkekang dan terbatasi kebebasannya. Dan itu yang bisa memantik kekecewaan dan rasa marah WBP," tutur Evie.

Sementara itu, Putu Aryuni Damayanti, mengungkapkan petugas harus mampu menciptakan kondisi yang membuat para warga binaan merasa tenang dalam menjalani pidana.

"Sementara dalam kondisi kurangnya personel, tak sedikit WBP yang memang sengaja ‘ngeyel’ dan memancing-mancing,” ungkap Putu.

Evie punya contoh menarik soal itu.

Pernah ia bersama sesama petugas melakukan tes urine terhadap beberapa orang warga binaan yang diduga masih menggunakan narkoba dalam Lapas.

“Banyak yang dilakukan untuk mengelabui petugas,” kata Evie.

Mulai dari berkilah sedang tak ingin kencing, tidak bisa kencing, menolak didampingi petugas saat masuk ke kamar mandi, bahkan mencoba mencampur air kencingnya dengan air.

”Namun kami tak kurang akal. Kami minta yang menolak untuk minum air sebanyak-banyaknya, sampai kami sediakan air minum segalon," tutur Putu.

Dalam banyak hal, menjadi petugas pemasyarakatan, baik di Lapas maupun Bapas seolah dituntut menjadi ‘super human’.

Paling tidak, dari cakupan kerjanya saja, Balai Pemasyarakatan Bogor, misalnya, harus menangani tujuh wilayah kerja, dari Kota Depok hingga Kabupaten Bekasi dan Sukabumi, meliputi semua Lapas, Rutan, Polresta, Polsek, pengadilan negeri dan kejaksaan negeri di semua tempat itu. (*)