Kalau pun akan ada penambahan partai politik ke dalam koalisi pemerintah, maka dia menilai, cukup Partai Demokrat.

Sedangkan yang lain tetap berada di barisan oposisi di Parlemen.

"Adapun PAN, apalagi PKS dan Gerindra sebaiknya dibiarkan di barisan luar atau oposisi," jelas Ray Rangkuti.

Tentu saja kata dia, oposisi yang dimaksud adalah oposisi konstruktif dan menumbuhkan peradaban.

"Bukan oposisi asal beda, apalagi oposisi tukang nyinyir," ucapnya.

Bagaimanapun, dia menilai, negara demokrasi yang kuat harus diimbangi oleh kekuatan oposisi yang elegan.

Selain kualitas oposisinya harus dikembangkan, besaran pendukungnya juga harus berimbang.
Karena oposisi yang elegan ditambah dukungan publik yang kuat akan dapat menjadi mitra kritis pemerintah. Dan itu akan membuat negara kita kuat dan bergerak dinamis.

"Hanya presiden yang kurang percaya diri yang menginginkan serta banyak dukungan kepadanya. Tapi presiden yang juga memperhatikan betapa demokrasi harus dikelola, ia juga akan mendorong lahir dan kuatnya gerakan oposisi," tegasnya.

Jokowi Buka Pintu Jika Gerindra Ingin Gabung

Presiden Joko Widodo membuka pintu selebar-lebarnya bagi partai politik oposisi untuk bergabung bersama partai politik pendukung pemerintah periode 2019-2024.

Terutama bagi Partai Gerindra yang dipimpin rival Jokowi dalam Pilpres 2019, Prabowo Subianto.

Sebagaimana dikutip dari wawancara khusus dengan Jakarta Post, Rabu (11/6/2019) kemarin, Jokowi mengaku, membuka diri bagi siapa saja yang ingin bekerja sama membangun negara.

“Saya terbuka kepada siapa saja yang ingin bekerja sama untuk mengembangkan dan membangun negara bersama,” ujar Jokowi saat ditanya spesifik mengenai kemungkinan masuknya Gerindra ke koalisi pendukung pemerintah.

“Sangat tidak mungkin bagi kami untuk membangun negara sebesar Indonesia sendirian. Kami membutuhkan kerja bersama,” lanjut dia.