TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Terkait wacana wajib militer Indonesia, Menteri Pertahanan (Menhan) RI, Ryamizard Ryacudu menyatakan masih belum ada hal yang mendesak.

Hal tersebut dinyatakan di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (17/6/2019).

Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) itu mengaku, dirinya masih fokus untuk mengembangkan program Bela Negara yang digagasnya sejak menjabat sebagai Menhan RI.

"Itu salah satu wacana dari anak bangsa, boleh-boleh saja. Dari Kemhan belum memikirkan itu. Kita masih berpatokan pada bela negara. Kalau bela negara itu bagaimana jiwa pikiran kita tidak berubah pada NKRI dengan dasar Pancasila dan Undang Undang Dasar '45, itu yang dipatrikan terus, terutama pada prajurit. Karena kedepan perang kita adalah perang mindset," kata Ryamizard Ryacudu.

Sebagaimana diketahui, wacana wajib militer dikeluarkan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 1, Agung Firman Sampurna saat memberikan hasil audit atas pengelolaan keuangan di Kementerian Pertahanan.

Agung menilai sudah saatnya Indonesia memiliki program wajib militer seperti negara-negara maju.

Wajib militer menurut Agung dapat memberikan kebaikan seperti kesiapan negara bila terjadi serangan perang terbuka dari negara luar.