Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Republik Indonesia Ryamizard Ryacudu meminta Polri agar tidak ragu melaksanakan proses hukum meskipun yang diproses adalah Purnawirawan TNI.

Ryamizard mengatakan hukum harus ditegakkan kepada siapapun, termasuk para pejabat bahkan presiden.

Menurutnya jika kepolisian sudah melaksanakan proses hukum dengan benar, maka harus dilanjutkan tanpa merasa tidak nyaman.

"Kalau polisi sudah benar, kenapa enggak nyaman. Tegakkan saja, siapapun, Menteri pun, Presiden pun bisa kena hukum kok," kata Menhan Ryamizard di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/6/2019).

Baca: Dul Jaelani Tak Diberi Uang Jajan Ayah Tirinya, Anak Maia Estianty Ini Hormati Prinsip Irwan Mussry

Ia menuturkan, seluruh warga Indonesia memiliki kedudukan yang sama di mata hukum.

Namun, ia menjelaskan dalam menjalani proses hukum ada faktor lain yang harus dipertimbangkan oleh pihak kepolisian.

"Pejabat-pejabat harus ada salahnya sama. Tapi misalnya statusnya penjahat narkoba, sama dengan yang sudah banyak jasanya, itu kan lain dong. Nah itu harus dibedakan," ujarnya.

Baca: Wiranto Mengaku Belum Terima Surat Permohonan Perlindungan Kivlan Zen, Ryamizard Ryacudu Belum Baca

Ryamizard mengaku tidak mau terlibat lebih jauh dengan urusan hukum.

Menurutnya urusan hukum berarti urusan politik.

"Saya paling tidak suka berurusan dengan hukum, berurusan dengan politik, karena masalah politik masalah hukum," jelas Ryamizard.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengakui institusi yang dipimpinnya merasa tidak nyaman dalam menangani kasus yang melibatkan pensiunan atau purnawirawan TNI.

Baca: 7 Kesalahan Tak Disengaja dalam Drama Korea yang Bikin Penonton Tertawa

Tito mengaku terus bersinergi dengan Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto, untuk menjaga soliditas TNI-Polri.

"Saya menyampaikan kepada Panglima komitmen dari Polri untuk senantiasa sinergi, bekerja sama dengan TNI. Sehingga penanganan kasus purnawirawan TNI, tentu secara pribadi dan institusi ini jujur menimbulkan ketidaknyamanan bagi Polri sendiri, nggak nyaman," ujar Tito di Monas, Jakarta Pusat, Kamis (13/6/2019).

Meski begitu, dirinya memastikan bahwa setiap orang mendapatkan perlakuan yang sama di muka hukum.

Sehingga dirinya memastikan, para purnawirawan TNI mendapatkan perlakuan yang sama dengan masyarakat lainnya.

"Tapi ya hukum harus berkata demikian, ada azas persamaan di muka hukum, semua orang sama di muka hukum," tegas Tito.