Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Hinca Panjaitan memastikan tidak akan ada Kongres Luar Biasa (KLB) partai Demokrat.

Menurutnya tidak ada alasan untuk partainya menggelar KLB.

"Pertama-tama teman-teman di PD (Partai Demokrat) kami mempunyai sikap siklus lima tahunan yang tertib oleh karena itu kami pastikan tidak ada kongres luar biasa," ujar Hinca di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (20/6/2019).

Adapun menurut Hinca, kongres Demokrat tetap akan digelar pada Mei 2020 sesuai dengan siklus atau jadwal resmi Demokrat.

Baca: Ahli KPU Beberkan Keamanan Website Situng: Mau Diretas atau Dibom Juga Tidak Apa-apa

Baca: Polres Indramayu Tangkap Mucikari, Kapolres: PSK Hanya Dapat Rp 70-100 Ribu per Malam

Baca: Habiskan Waktu Bersama Putra Berboncengan Naik Sepeda, Istri Ridwan Kamil Untung Bannya Ga Kempes

"Siklus lima tahunan itu Mei 2020 oleh karena itu saya pastikan tidak ada kongres luar biasa itu," katanya.

Adapun terkait usulan sejumlah kader Demokrat, diantaranya Max Sopacua agar digelar KLB, Hinca menganggap hanya gagasan biasa.

"Kita hormati saja dan toh hari-hari ini juga sudah selsai karena baik dari DPD maupun dari DPC-DPC, juga sudah menyampaikan bahwa tidak ada kongres luar biasa itu. Kalau diskusi atau gagasan seperti itu kan ruang demokrasi itu kan biasa aja," katanya.

Peluang AHY

Sejumlah pendiri dan senior Partai Demokrat mendorong partai berlambang bintang mercy tersebuti untuk segera menggelar Kongres Luar Biasa (KLB).

Pendiri dan senior yang mendorong dilaksanakan KLB tersebut diantaranya Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Max Sopacua, Ahmad Mubarok, Ahmad Jaya, dan Ishak.

"Untuk itu kami menetapkan momentum puncak GMPPD dengan menyiapkan, mendorong, dan melaksanakan suksesnya Kongres Luar Biasa," kata Max Sopacua saat memberikan keterangan pers di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (13/6/2019).

Baca: Donasi Digital Patungan Untuk Berbagi Capai Rp 11,5 Miliar

Baca: Prabowo dan Sandiaga Batal Hadiri Sidang Perdana Sengketa Pilpres 2019, Berikut Alasannya

Baca: Tak Punya Wewenang, Kemenhub Tarik Wacana Melarang Diskon Tarif Ojol

Max Sopacua mengaku langkah tersebut harus diambil lantaran pihaknya prihatin dengan anjloknya perolehan suara Demokrat dalam Pemilu Legislatif 2019.

Ia merinci dari 10,9 persen pada tahun 2014 lalu menjadi 7.7 persen pada tahun 2019.