TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jelang putusan sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) beredar di media sosial ajakan untuk unjuk rasa termasuk dari Persatuan Alumni (PA) 212.

Menyikapi ini, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko meminta jangan ada yang melakukan demo di MK untuk mengawal putusan karena bakal menganggu aktivitas masyarakat.

"Jangan lah (demo lagi di MK) ‎mau apalagi? Masyarakat itu ingin damai. Jangan menganggu aktivitas masyarakat," ujar Moeldoko, Senin (24/6/2019) di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta.

Moeldoko menuturkan proses hukum di MK sudah berjalan. Saat ini, masyarakat tinggal menunggu putusan yang bakal dikeluarkan hakim MK dalam beberapa hari kedepan.

Baca: Setelah Faldo Maldini, Giliran Mardani Ali Sera yang Prediksi Hasil Putusan MK 28 Juni Nanti

Dia melanjutkan, ditekan dengan beragam cara apapun, termasuk dengan aksi demo turun ke jalan. Itu semua tetap tidak bisa mempengaruhi putusan dari hakim.

"Ditekan apapun‎, MK tidak bisa. Imbauan saya jangan lah, hormati proses hukum," tambahnya.

Untuk diketahui, pendukung pasangan Prabowo-Sandiaga menggelar aksi demo hari ini, Senin (24/6/2019) hingga putusan pada Jumat (28/6/2019).

Aksi bertajuk Halal bi Halal 212 ini diklaim sebagai aksi super damai yang diisi dengan zikir, doa, serta salawatan di seluruh ruas jalan sekitar MK.

Aksi ini dilakukan demi memberikan dukungan moril pada sembilan hakim MK selama proses persidangan hingga pengambilan keputusan.

Terpisah,Karo Penmas Mabes Polri, Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan pihaknya menurunkan 47 ribu personel gabungan untuk mengamankan MK dan obyek vital disekitarnya jelang putusan MK.

Puluhan ribu personel ini disiagakan guna mengantisipasi potensi kerawanan yang timbuh selama proses penetapan oleh hakim MK.