Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) menyebut kebijakan sistem zonasi sekolah bertujuan untuk efisiensi.

Ia mengatakan sistem zonasi bisa menghemat sejumlah hal, mulai dari waktu tempuh hingga biaya menuju sekolah.

Namun, ia maklum jika banyak masyarakat yang tidak setuju dengan kebijakan tersebut.

Karena sebagian masyarakat, kata dia, menginginkan anaknya menjalani pendidikan di sekolah favorit meskipun memiliki jarak yang jauh dari rumah.

Baca: Pelanggan Panti Pijat Kabur ke Atap Saat Digrebek Satpol PP, Meja Kasir Dipajang Foto Cewek Cantik

Baca: Kapolri: KPK Perlu Gandeng Institusi Lain untuk Memberantas Korupsi

Baca: Dahnil Berharap Masyarakat Pendukung Prabowo-Sandi Bisa Terima Putusan MK

"Zonasi itu bermakna mengefisiensikan orang, tetapi masyarakat kadang-kadang ingin anaknya sekolah favorit," ujar Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (25/6/2019).

Menurutnya, protes terkait sistem zonasi sekolah akan tetap ada selama masyarakat masih menginginkan putra putrinya menuntut ilmu di sekolah favorit.

Ia menjelaskan, pada umumnya mereka yang masuk ke sekolah favorit adalah calon siswa yang memenuhi kriteria tertentu, satu diantaranya memiliki nilai tinggi.

Sehingga, wajar jika para orangtua yang memiliki anak cerdas, menginginkan pendaftaran masuk sekolah tidak melalui sistem zonasi.

"Karena sekolah favorit itu memang akan terus ada, karena sekolah favorit katakanlah menerima 200 (tapi yang) mendaftar 1.000, artinya dipilih (calon siswa) terbaik," kata Jusuf Kalla.

Penjelasan Mendikbud

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy membantah pelaksanaan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menimbulkan masalah.

Ia mengatakan sistem zonasi menjadi solusi persoalan dunia pendidikan.

"Zonasi itu untuk menyelesaikan masalah infrastruktur dan ketidakmerataan guru," ujar Muhadjir Effendy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/6/2019).