TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro terlihat sibuk di ruang kerja. Di atas mejanya berserakan kertas‑kertas. Layar komputer terus menyala. Dahinya mengkerut saat berbincang mengenai calon ibu kota baru.

Layar komputer terus menyala. Dahinya mengkerut saat berbincang mengenai calon ibu kota baru. Lembaga yang dipimpinnya tengah sibuk menyiapkan kajian pemindahan ibu kota yang hanpir rampung.

Kajian itu akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan diumumkan sebelum akhir 2019. Ketika ditemui Tribun Network, Bambang tidak merinci perkembangan calon ibu kota baru itu.

Mantan Menteri Keuangan tersebut memastikan ibukota baru akan berada di Pulau Kalimantan, meski belum ditentukan di wilayah mana. Berikut petikan wawancara dengan Bambang Brodjonegoro di sela‑sela kesibukan menyiapkan kajian ibu kota baru.

Kajian ibu kota baru yang berada di Pulau Kalimantan disebutkan sudah mencapai 90 persen. Apa saja yang menjadi acuan kajian tersebut. Kemudian, apa andil besar dalam menentukan ibu kota baru?

Intinya kajian tersebut berfokus pada dua hal, yaitu keperluan pemindahan ibu kota yang didefiniskan pusat pemerintahan. Kita harus meluruskan juga persepsi sebagian masyarakat Indonesia, yang sampai sekarang hanya mengetahui ibu kota adalah Jakarta.

Sehingga menganggap apa yang ada di Jakarta secara keseluruhan adalah ibu kota. Padahal, Jakarta itu mendapatkan status ibu kota karena kebetulan pusat pemerintahannya ada di Jakarta.

Baca: Bappenas Sebut Kajian Pemindahan Ibu Kota Baru ke Luar Pulau Jawa Sudah 90 Persen

Yang rencananya akan dipindah adalah pusat pemerintahannya. Jadi yang lainnya, apakah itu pusat bisnis, keuangan, jasa, perdagangan itu semua masih akan terkonsentrasi di Jakarta.

Jadi kita coba cari alternatif mengenai strategi pemindahan ibu kota. Kedua adalah berbicara mengenai kriteria lokasi yang ideal. Karena tentunya kita harus memahami Indonesia adalah negara dengan indeks kerawanan bencana tertinggi di dunia.

Kita harus benar‑benar memastikan lokasi itu risiko bencananya paling minimal. Mungkin tidak nol. Masih ada kemungkinan bencana, tapi yang risiko bencananya paling kecil.

Nah kemudian juga karena kita ingin membuat kota ideal, kota yang benar‑benar didesain secara baik dari awal dan perencanaannya benar‑benar bisa dijaga dalam implementasinya. Sehingga memang diperlukan lahas yang cukup luas.

Kita tidak memindahkan ke kota yang sudah ada tetapi membangun suatu pusat pemerintahan dari nol. Nah dari situ dibutuhkan ketersediaan lahan. Jadi salah hal yang kita juga dalami adalah bagaimana ketersediaan lahannya, bagaimana potensi bencananya, dan juga bagaimana kondisi infrastruktur di sekelilingnya.

Kita juga ingin ibu kota tidak didesain sebagai kota besar. Karena kota ini, dalam perencanaan kita, daya dukungnya hanya 1,5 juta orang. Padahal 1,5 juta orang pada hari ini saja tidak termasuk ke dalam kota terbesar di Indonesia dalam jumlah penduduk.

Jadi memang tidak didesain sebesar dan seramai Jakarta. Tapi kita juga ingin kota ini hidup. Yang ideal adalah dia tidak jauh dari wilayah atau kota‑kota yang sudah fungsional. Kota‑kota yang sudah memiliki infrastruktur cukup memadai.

Baca: Percepat Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2019, Pengamat Nilai Keputusan MK Tepat