Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Pilpres 2019

Ketum PPHI Sayangkan MK Tak Gali Nilai Hukum di Masyarakat

Dalam kasus ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku termohon dan capres-cawapres nomor urut 01, Joko Widodo-KH Maruf Amin selaku pihak terkait.

Ketum PPHI Sayangkan MK Tak Gali Nilai Hukum di Masyarakat
Ist/Tribunnews.com
Dr Tengku Murphi Nusmir SH MH. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum Perhimpunan Praktisi Hukum Indonesia (PPHI) Dr Tengku Murphi Nusmir SH MH menyayangkan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang tidak menggali nilai-nilai hukum yang berkembang di masyarakat untuk mendapatkan bukti-bukti faktual sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 yang diajukan calon residen-wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Dalam kasus ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku termohon dan capres-cawapres nomor urut 01, Joko Widodo-KH Maruf Amin selaku pihak terkait.

“Kalau Majelis Hakim MK mau menggali nilai-nilai hukum yang berkembang di masyarakat, mungkin hasilnya tidak akan seperti itu (Jokowi-Maruf menang, red). Tapi ini bukan soal menang atau kalah, ini soal keadilan,” ujarnya di Jakarta, Jumat (28/6/2019).

Menurut Murphi, Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 mengamanatkan, “Kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.

“Menjadi tugas MK untuk menegakkan hukum dan keadilan,” tegasnya.

Adapun amanat Majelis Hakim MK menggali nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat, kata Murphi, dinyatakan dalam Pasal 5 ayat (1) UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yakni, “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” 

Murphi juga mengutip penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU No 14 Tahun 1970, yang kemudian diubah dengan UU No 48 Tahun 2009, yakni, “Dalam masyarakat yang masih mengenal hukum tidak tertulis, serta berada dalam masa pergolakan dan peralihan, hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan rakyat. Untuk itu ia harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat”.

Murphi lalu merujuk contoh putusan MK menolak salah satu bukti yang diajukan pihak pemohon Prabowo-Sandi, yakni rekaman video dugaan ketidaknetralan seorang oknum anggota Polres Batubara, Sumatra Utara.

MK menilai saksi pemohon dan video yang dijadikan bukti tak membuktikan ketidaknetralan oknum polisi itu gara-gara tidak disertakan tanggal pembuatan rekaman dan keterangannya.

“Mestinya tidak serta-merta ditolak, tapi Majelis Hakim MK turun ke lapangan untuk menggali nilai hukum yang berkembang di masyarakat ,” sesalnya.

Halaman
12
Editor: Hasanudin Aco
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas