Gerindra Tolak Rekonsiliasi Untuk Bagi-bagi Jabatan
Karena menurutnya dalam demokrasi yang sehat harus ada partai oposisi yang mengontrol jalannya pemerintahan.
Penulis: Taufik Ismail
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Dewan Penasehat Gerindra Muhammad Syafi'i mengatakan bahwa pertemuan antara Joko Widodo ( Jokowi) dengan Prabowo Subianto sangat memungkinkan terjadi.
Pertemuan digelar sebagai sesama tokoh bangsa. Hanya saja pihaknya tidak ingin pertemuan atau rekonsiliasi tidak membicarakan masalah bagi bagi jabatan.
"Karena ada yang memprediksi pertemuan itu akan menawarkan rekonsiliasi dalam bentuk bagi bagi jatah kursi," ujar pria yang karib disapa Romo Syafi'i tersebut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (1/7/2019).
Karena menurutnya dalam demokrasi yang sehat harus ada partai oposisi yang mengontrol jalannya pemerintahan.
Sementara Gerindra sejak awal sudah memposisikan diri sebagai oposisi.
Baca: Mardani Ali Sera: Oposisi Terbaik itu Bersatu dengan Rakyat, Ingat Kisah Cicak vs Buaya
"Tentu paham kondisi yang sama ketika kita belum memenangi pilpres, tentu kita akan membuat oposisi yang sama untuk menyehatkan demokrasi untuk tetap menjadi oposisi. Saya kira begitu," tuturnya.
Menurut Romo, partainya sudah sepakat untuk tetap membangun demokrasi yang sehat.
Prabowo menurutnya orang yang demokratis yang ingin indonesia dibangun dengan sistem bernegara yang sehat.
"Dan menurut saya, demokrasi yang sehat itu harus ada check and balance, yaitu selain partai pendukung, harus ada partai oposisi dan saya meyakini Gerindra akan tetap pada posisi sebagai oposisi," katanya.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.