Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Pilpres 2019

Sengketa Pilpres Selesai, MK Mulai Tangani Gugatan Pemilu Legislatif

MK sudah menerima sebanyak 339 berkas permohonan sengketa hasil pileg, 329 merupakan berkas sengketa hasil pileg untuk tingkat DPR

Sengketa Pilpres Selesai, MK Mulai Tangani Gugatan Pemilu Legislatif
TRIBUNNEWS/GLERY LAZUARDI
Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Senin (30/7/2018) haru ini, sidang mengagendakan perbaikan permohonan. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) mulai menangani sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) untuk Pemilihan Legislatif (Pileg) pada Senin (1/7/2019). Upaya penanganan sengketa hasil pileg itu dilakukan setelah menangani PHPU Presiden-Wakil Presiden.

"Hari Senin, kami mulai registrasi dari permohonan sudah masuk kemarin. Tanggal 1 Juli, kami registrasi," kata juru bicara MK, Fajar Laksono.

MK sudah menerima sebanyak 339 berkas permohonan sengketa hasil pileg, 329 merupakan berkas sengketa hasil pileg untuk tingkat DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, sedangkan 10 berkas untuk tingkat DPD RI.

Baca: Keluar dari Rutan, Vanessa Angel Langsung Dapat Kontrak Kerja Eksklusif dan iPhone Baru

Baca: Tulis Pesan ke Mantan Pacar seusai Bebas, Vanessa Angel: Kok Tambah Cakep?

Baca: Terungkap, Gading Marten Digosipkan Dekat dengan Mantan Pacar Vicky Nitinegoro

Untuk pengajuan permohonan PHPU DPR, DPD, dan DPRD sudah diberikan kesempatan kepada para pemohon pada 25 April-25 Mei 2019. Pihak MK juga sudah melakukan pemeriksaan kelengkapan permohonan.

Bagi, para pemohon yang berkas belum lengkap, pihak MK mengembalikan berkas kepada pemohon untuk dilengkapi. Adapun, pada tanggal 1 Juli ini, pihak MK akan melakukan pencatatan permohonan pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK).

Nantinya, pihak MK akan melakukan penelaahan sebanyak 339 berkas permohonan apakah layak untuk diperiksa ke tingkat pemeriksaan pendahuluan.

"Kami menelaah secara berkas. Belum tentu perkara sebanyak itu," kata Fajar.

Jika, semua persyaratan saat pendaftaran PHPU Pileg dinyatakan lengkap, maka MK akan menggelar sidang perdana atau pemeriksaan pendahuluan untuk PHPU, pada 9 Juli 2019.

Sedangkan, putusan PHPU Pileg dibacakan pada 6 sampai 9 Agustus 2019. Proses ini berlangsung maksimal selama 30 hari.

Halaman
12
Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Hendra Gunawan
  Loading comments...

Baca Juga

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas