Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (WP KPK), Selasa (2/7/2019) berkunjung ke Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Panitia Seleksi (Pansel) KPK di Kantor Sekretariat Negara.

Dalam dua pertemuan tersebut, WP KPK menyampaikan saran dan masukan terkait dengan seleksi pimpinan KPK.

Salah satu isu utama yang disampaikan WP KPK adalah pentingnya mendapatkan pimpinan yang bebas konflik kepentingan.

Selain itu, ada beberapa hal yang menjadi fokus bahasan dalam pertemuan tersebut.

Pertama, terkait dengan isu radikalisme.

WP KPK dan BNPT sepakat bahwa seluruh bangsa Indonesia, tanpa kecuali, termasuk seluruh pegawai KPK, wajib menjaga NKRI dan Pancasila.

Baca: Klaim Didampingi 12 Pengacara, Ternyata Galih Ginanjar Belum Punya Pengacara yang Akan Dampingi

Baca: Rekomendasi 8 Tempat Kuliner Halal di Thailand untuk Traveler Muslim

Baca: Wanita Pembawa Anjing ke Dalam Masjid Juga Dilaporkan Atas Kasus Penganiayaan

WP KPK juga menegaskan bersedia bekerja sama dengan semua pihak untuk melawan segala bentuk radikalisme yang mengancam ideologi bangsa.

Termasuk segala teror yang terjadi kepada aparat penega hukum dan aktivis antikorupsi.

“Kami tidak pernah anti terhadap pejabat lembaga tertentu untuk menjadi pimpinan, yang penting berhenti dari instansi sebelumnya, bebas kepentingan, dan berintegritas,” kata Ketua WP KPK Yudi Purnomo kepada pewarta, Selasa (2/7/2019).

Selanjutnya, WP KPK dan Pansel Pimpinan KPK membahas beberapa hal terkait dengan peran WP dalam pemberantasan korupsi dan dinamika yang terjadi di internal KPK.

Baca: LSI Denny JA Sebut Ahok Masih Punya Peluang Maju Pilpres 2024

Dalam pertemuan tersebut, WP KPK secara resmi memperkenalan Tim Pengawalan Seleksi Pimpinan KPK yang sudah dibentuk.

“Inilah tim kami yang akan bermitra dengan Pansel Pimpinan KPK untuk terus bermitra mengawal proses seleksi, karena ini penting untuk menjaga KPK secara institusi pemberantas korupsi di Indonesia,” kata Yudi.

Fokus utama yang ditekankan oleh tim ini adalah integritas dan independensi calon dari konflik kepentingan dengan lembaga manapun, bukan pada isu radikalisme yang sudah final dibahas oleh WP KPK dengan Kepala BNPT.

Kemudian, hasil seleksi ini juga ditekankan merupakan representasi komitmen Presiden Joko Widodo dalam agenda pemberantasan korupsi karena Pansel dibentuk oleh Presiden. Pansel telah berkomitmen terhadap hal ini di depan perwakilan pegawai KPK.