Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Tajamkan Wawasanmu,
Suarakan
Opinimu
KLIK DI SINI
Tribun
LIVE ●

PKB Minta 10 Kursi Menteri, Ini Respons PPP

Wakil Sekjen DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Achmad Baidowi malah balik bertanya apakah akan disetujui?

Tayang:
Baca & Ambil Poin
zoom-in PKB Minta 10 Kursi Menteri, Ini Respons PPP
Tribunnews.com/Fitri Wulandari
Wakil Sekjen DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sekaligus anggota Komisi II DPR RI Achmad Baidowi. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusulkan 10 kursi Menteri dalam kabinet Joko Widodo (Jokowi)-KH Maruf Amin. Bagaimana tanggapan rekan koalisi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP)?

Wakil Sekjen DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Achmad Baidowi malah balik bertanya apakah akan disetujui?

"Ya itu hak dan sikap politik PKB. Tapi apakah disetujui?" demikian anggota Komisi II DPR RI ini kepada Tribunnews.com, Jumat (5/7/2019).

Sikap PPP menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) untuk menyusul skuad terbaik Kabinet Kerja Jilid II.

"Semua kembali ke pak Jokowi selaku presiden terpilih. Kalau PPP tak mau mendikte Jokowi," ujar Baidowi.

Baca: Sinopsis Film TV Hari Ini: Kisah Perjuangan Para Tentara dalam Lone Survivor Pukul 21.00 di TransTV

Baca: Pep Guardiola Sampaikan 2 Hal Utama Saat Hubungi Juventus

Baca: Moeldoko Sebut Masyarakat Sudah Happy dengan situasi yang Ada

Lebih jauh dalam penentuan kandidat kabinet PPP yakin aspek kemampuan dan pengalaman menjadi pertimbangan.

Rekomendasi Untuk Anda

"Selain itu ada slot di luar utusan parpol untuk kabinet," jelasnya.

PDIP: Itu Baru Usulan

Terkait hal yang sama, menurut Politikus PDIP Arteria Dahlan, itu baru sekedar usulan.

"Saat ini waktunya Pak Jokowi menampung aspirasi semua ketua umum mitra koalisi. Tapi kita melihat, ya itu kan hanya sebatas usulan," ujar anggota Tim Hukum 01 kala bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) kepada Tribunnews.com, Kamis (4/7/2019).

PDI Perjuangan imbuh anggota Komisi III DPR RI ini, mempercayakan sepenuhnya kepada Jokowi untuk mempergunakan hak dan kewenangan prerogatifnya di dalam membentuk postur dan personalia kabinet kerja jilid II.

"Jokowi itu "smart and good observer." Jokowi sudah tahu mana yang harus dikerjakan," jelas Arteria Dahlan.

Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan mengemukakan hal itu saat mengikuti rangkaian Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI ke Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel), Selasa (8/5/2018).
Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan mengemukakan hal itu saat mengikuti rangkaian Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI ke Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel), Selasa (8/5/2018). (dok. DPR RI)

Apalagi Jokowi tegas mengatakan, ia tidak mempunyai beban politik dan sadar tidak bisa nyalon presiden lagi karena ini periode keduanya menjadi presiden RI.

Untuk itu Jokowi akan mendedikasikan diri dan berjuang sekuat tenaga untuk memajukan Indonesia.

Halaman 1/4
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
Berita Populer
Atas