TRIBUNNEWS.COM  - Kementerian Sosial (Kemensos) telah mengirim 10 Sumber Daya Manusia (SDM) Program Keluarga Harapan (PKH) atau program bantuan sosial melakukan studi banding ke Filipina selama 1 minggu.

Pengiriman ini guna mewujudkan janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan meningkatkan kualitas SDM PKH agar target graduasi 800.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH bisa terwujud.

Dilansir Kompas.com, Menteri Sosial Agung Gumiwang Kartasamita mengatakan, 10 SDM tersebut telah melalui berbagai proses seleksi ketat pada bulan April dan Mei.

“Mereka menjalani seleksi yang ketat dan dinyatakan layak untuk mengikuti studi banding ke Filipina," kata Agung Gumiwang Kartasamita dalam siaran pers, Senin (8/7/2019).

Adapun kriteria penilaian antara lain dibedakan tergantung tenaga ahli.

Untuk Tenaga Ahli Pusat, berkinerja baik berdasarkan penilaian kinerja tahun 2018.

Sementara untuk Koordinator Regional (Koreg), Koordinator Wilayah (Korwil), dan Koordinator Kabupatan (Korkab), berkinerja baik berdasarkan penilaian kinerja tahun 2018.

Serta dari hasil persentase tertinggi jumlah kpm graduasi sejahtera mandiri atau jumlah KPM tahap 2 tahun 2019 di wilayah kerjanya masing masing.

Lain halnya untuk Pekerja Sosial dan Pendamping Sosial.

Keduanya harus berkinerja baik berdasarkan penilaian kinerja tahun 2018 dan jumlah KPM graduasi sejahtera mandiri terbanyak dalam wilayah kerjanya.

"Sedangkan untuk Administrator Pangkalan Data (APD) Kab/Kota, penilaian berdasarkan capaian penutupan final tercepat di tahap 1 sampai 4 tahun 2018 dan tahap 1 sampai 2 tahun 2019. Dari situ dipilih salah satu APD dari Kabupaten atau kota nominator,” jelas Agus.

Agung mengatakan, 10 SDM PKH akan mengikuti serangkaian kegiatan untuk mengenal pelaksanaan CCT di negara Filipina.

Kegiatan tersebut antara lain bertemu dengan Social Protection Specialist World Bank Manila, Ruth R. Rodriguez dan sejumlah penjabat CCT.

Pun tak lupa mengunjungi pusat kesehatan.

Agung berharap para SDM PKH dapat menimba ilmu dari program-program yang telah disediakan di Filipina, sehingga bisa mengkombinasikan dengan pelaksanaan PKH di Indonesia.

“Mereka kita harapkan dapat menimba Ilmu dari pelaksanaan Conditional Cash Transfer (CCT) di Filipina sehingga mampu mengkombinasikan dengan pelaksanaan PKH di sini. Mereka juga berbagi pengalaman program serupa yang dikelola oleh pemerintah Phillipina dan menggali hal-hal baru untuk pernyempurnaan PKH ke depan,” tambah Agus.

Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos RI Harry Hikmat menambahkan, pemerintah juga terus melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas pelatihan Family Development Session (FDS) kepada pendamping di seluruh tanah air selain mengirim SDM PKH ke luar negeri.

“Hal ini merupakan bagian upaya pemerintah mendorong SDM PKH agar dapat memacu kenaikan graduasi mandiri KPM PKH,” kata Harry.

Adapun, 5 modul yang wajib dikuasi SDM PKH antara lain, modul pendidikan dan pengasuhan anak "Menjadi Orangtua Yang Lebih Baik", modul pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha, modul kesehatan dan gizi, modul perlindungan anak, dan modul kesejahteraan sosial.