Pengamat: Masyarakat Pastinya Ingin Ada Oposisi Bagi Pemerintah Jokowi-Ma'ruf
Pakar Komunikasi Politik, Hendri Satrio mengingatkan keinginan masyarakat untuk pemerintahan kedua Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi).
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Adi Suhendi
"Itu lebih efektif ketimbang menawarkan jatah kursi Menteri," imbuhnya.
Menurut dia, bila semangat dan visi-misinya berbeda, maka itu akan sangat berbahaya bagi pemerintahan Jokowi-KH Maruf Amin.
Sehingga pemerintahan Jokowi-Maruf Amin tidak lagi menjadi sejalan dan efektif dalam menjalankan program kerjanya.
"Akan beda jalannya nanti. Karena Jokowi akan diganggu oleh partai-partai koalisinya dalam bekerja nantinya," jelasnya.
PKS siap jadi oposisi
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak takut jika akhirnya harus sendirian menjadi oposisi dalam pemerintahan Jokowi-Maruf Amin.
Hal itu ditegaskan Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera terkait isu bergabungnya sejumlah partai pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ke koalisi Jokowi-Maruf Amin.
"PKS istiqomah insyaAllah akan di oposisi," ujar mantan Wakil BPN Prabowo-Sandiaga tersebut kepada Tribunnews.com, Selasa (2/7/2019).
Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrat diketahui sudah sejak lama dirumorkan akan bergabung dengan pemerintahan Jokowi pada 2019.
Baca: Jawab Kritikan Pedas Bobotoh, Pelatih Persib Singgung Soal Barcelona
Baca: Alasan Polri Tidak Kabulkan Penangguhan Penahanan Kivlan Zen: Tidak Kooperatif
Baca: Jokowi Bertemu TKN dan TKD di Istana Bogor Malam Ini, Berikut Agendanya
Belakangan, Gerindra melalui Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno juga ditawarkan bergabung ke koalisi pemenang Pemilu 2019.
Menurut wakil ketua Komisi II DPR RI ini, Gerindra, PAN dan Partai Demokrat juga sejauh ini masih belum menegaskan sikapnya apakah akan bergabung dengan pemerintah atau seperti PKS mengambil posisi menjadi oposisi.
"Semua masih melakukan proses internal," jelas Mardani Ali Sera.
Sejalan dengan proses internal yang masih berlangsung tersebut, PKS terus membuka komunikasi untuk menjelaskan urgensi oposisi di periode pemerintahan 2019-2024.
Baca: Sambangi BNPT, Wadah Pegawai KPK Terus Kawal Seleksi Pimpinan KPK
"Komunikasinya masih berjalan. Kami coba jelaskan urgensi oposisi. Kami mengajak semua koalisi Adil Makmur dan Rakyat Indonesia menjadi Oposisi Konstruktif bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo–KH Maruf Amin."
