TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) diminta tidak memasukkan perwakilan partai politik untuk mengisi sejumlah jabatan strategis di Kabinet Kerja II. Diantaranya, jabatan Jaksa Agung.

Demikian disarankan Pakar Komunikasi Politik Hendri Satrio kepada Tribunnews.com, Selasa (9/7/2019).

Pun demikian untuk kursi Menteri Hukum dan HAM, dia menyarankan itu diserahkan kepada profesioanal atau pejabat karir di lembaga tersebut.

"Yang ada urusannya dengan hukum sebaiknya tidak dari parpol. Kalau bisa diambil dari pejabat karir di Kejaksaan atau dari profesional," ujar pendiri lembaga analisis politik KedaiKOPI kepada Tribunnews.com, Selasa (9/7/2019).

Begitu juga dengan yang ada urusannya dengan ekonomi, sebaiknya tidak diberikan ke parpol.

Baca: Nasdem Kembali Incar Kursi Jaksa Agung

Karena itu demi kelanggengan demokrasi di negeri ini, menurut dia, kursi Menteri Keuangan, Menteri Kordinator Bidang Perekonomian dan Menteri-menteri terkait ekonomi diserahkan kepada profesional.

Menurut dia, bila menteri bidang ekonomi dipegang partai politik, maka akan tidak baik sebuah negara.

"Kalau itu bisa repot. Seperti sekarang misalnya ada yang maunya impor terus, sementara ada yang berkewajiban untuk memikirkan kesejahteraan petani," jelas Hendri Satrio.

Bila kursi-kursi Menteri bidang hukum dan ekonomi tidak dipegang oleh kader parpol, maka tidak akan terjadi konflik kepentingan politik untuk pilpres 2024 mendatang.

NasDem Iginkan Kembali Kursi Jaksa Agung

Sekretaris Jenderal Partai NasDem Johnny G Plate menilai baik jika Presiden Joko Widodo kembali memercayakan posisi Jaksa Agung kepada Partai NasDem.

Terlebih, saat ini Jaksa Agung dipimpin oleh H.M Prasetyo. Di mana Prasetyo merupakan kader partai yang dipimpin Surya Paloh itu.

"Jaksa Agung bapak Presiden yang tentukan. Kalau masih percayakan kepada kader NasDem tentu baik bagi kami, karena kaderisasi di NasDem berjalan," kata Johnny G Plate saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (9/7/2019).

Ia mengatakan, penilaian terhadap kinerja Jaksa Agung tentu akan dilakukan langsung oleh Jokowi.