Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lima partai politik dalam koalisi Jokowi-Maruf Amin sudah jauh dari cukup untuk mengamankan agenda dan program pemerintahan di Parlemen periode 2019-2024.

Hal itu disampaikan pengamat politik, Arlan Siddha kepada Tribunnews.com, Selasa (9/7/2019).

"Jokowi sudah didukung oleh banyak partai koalisi. Ini artinya sudah lebih dari cukup membangun pemerintahan yang kuat dan efektif," ujar Arlan Siddha.

Jika kemudian ditambah lagi dari kubu oposisi masuk ke dalam lingkar pemerintahan Jokowi, imbuh dia, justru ini akan tidak efektif.

Baca: Nama Calon Menteri dari PDIP untuk Mengisi Kabinet Jokowi-Maruf Amin Sudah di Tangan Megawati

Baca: Wakil Ketua KPK Sebut Putusan MA Atas Kasasi Syafruddin Arsyad Tumenggung Aneh Bin Ajaib

Baca: Ada 6 Napi Pria Berprilaku Seperti Wanita di Lapas di Bandung, Ini Yang Dilakukan Petugas

"Pasalnya gemuknya roda pemerintahan hanya akan menciptakan tarik ulur kepentingan ini jelas tidak sehat dalam sebuah pemerintahan dan cenderung sulit untuk dikontrol," jelas Arlan Siddha.

Karena itu pula ia menilai sebaiknya partai politik pendukung Prabowo-Sandiaga kala di pilpres 2019 lalu, tetap ada di jalur oposisi.

"Ini justru akan lebih bisa menghasilkan pemerintahan yang efektif. Karena akan ada kontrol terutama di legislatif atau di parlemen," ucapnya.

Jadi menurt dia, rekonsoliasi bukan memaksakan partai politik oposisi untuk masuk dalam pemerintahan.

Tapi menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia dengan cara terus memberi pendidikan politik kepada masyarakat Indonesia dan terus mengawal roda pemerintahan selama 5 tahun kedepan.

Kabinet ramping

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera menyarankan agar Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) merampingkan kabinet untuk periode kedua pemerintahannya.

“Indonesia harus menuju negara Good Governance. Saya berharap periode ke-2 Bapak Jokowi melakukan reformasi birokrasi secara menyeluruh dengan merampingkan kabinet baru berjumlah maksimal tidak lebih daripada 20 menteri/lembaga setingkat menteri,” ujar Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini kepada Tribunnews.com, Kamis (4/7/2019).

Wakil Ketua BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019 lalu itu beralasan dengan rampingnya kabinet akan memperkuat koordinasi dan sinergi satu dengan lainnya.

Baca: Alexander Marwata Daftar Calon Pimpinan KPK Padahal Sebelumnya Pernah Bilang Sudah Capek

Baca: Bos AirAsia Tony Fernandes Sarankan Pemerintah Tak Perlu Terlalu Mengatur Industri Penerbangan RI

Baca: Mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai Ikut Mendaftar Calon Pimpinan KPK

Baca: Menteri Bidang Ekonomi, Menkumham, dan Jaksa Agung Sebaiknya Tidak Diisi Orang Partai Politik

“Masalah sinergitas antar lembaga sering kali dikeluhkan Presiden. Akan lebih baik beberapa kementerian/lembaga disatukan agar efektif dan efisien kinerjanya,” jelas Mardani Ali Sera.

Dia pun mencontohkan Kabinet di negara lain seperti Kementerian Luar Negeri banyak disatukan dengan Kementerian Perdagangan (Internasional).

“Fungsinya memudahkan penetrasi produk dalam negeri ke pasar global, contohnya negara Jepang dan Selandia Baru,” ucap Mardani Ali Sera.

Dia pun mencatat jumlah kementerian di negara-negara di dunia, seperti Amerika Serikat (AS), Jerman, Jepang, China.

“Kabinet Obama (AS) 15 Menteri, 6 pejabat setingkat menteri. Kabinet Angel Markel (Jerman) itu 15 Menteri. Kabinet Jinping (RRT), 21 Menteri, 3 Komite. Sementara Kabinet Abe (Jepang) itu 16 menteri, 4 setingkat menteri,” kata Mardani Ali Sera.

Menurut Mardani Ali Sera, tidak elok juga struktur kabinet sebagai hasil bagi-bagi "kue kekuasaan".

“Kementerian bukan tempat untuk bagi-bagi jatah kursi atau "kue". Tapi untuk memperkuat pemerintah dalam rangka melayani rakyat dan menjalankan fungsi negara. Pemerintah yang kuat ditopang oleh kementrian yang kuat, struktur ramping, simpel, namun kaya fungsi dan manfaat. Bukan jumlah kementerian yang banyak namun boros, miskin fungsi, dan miskin manfaat untuk rakyat,” jelasnya.

Di bagian akhir Mardani Ali Sera juga mengapresiasi Presiden Jokowi yang ingin pemerintahannya efektif, efisien dan tidak bertele-tele.

"Dan Rumusnya, ya ciutkan jumlah kementerian,” tegasnya.

Soal koalisi gemuk

PDI Perjuangan mengapresiasi masukan dan saran dari sejumlah pihak agar koalisi Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) 2019-2024 tidak gemuk.

"Kami hormati pandangan sejumlah pihak agar koalisi Indonesia Kerja tidak terlalu gemuk di masa pemerintahan kedua Jokowi," ujar politikus PDI Perjuangan Arteria Dahlan kepada Tribunnews.com, Senin (8/7/2019).

Termasuk ketika banyak pihak berpandangan agar Partai politik (parpol) yang tidak mendukung pasangan Jokowi-Maruf Amin saat Pilpres 2019 diminta tetap menjadi oposisi atau berada di luar barisan koalisi pemerintahan.

Baca: Penyidik KPK Telisik Aliran Dana dalam Kasus TPPU Bupati Nonaktif Hulu Sungai Tengah

Baca: Kisah Cinta Pemuda Makassar dengan Gadis Jerman, Si Cantik Itu Pun Ganti Nama Menjadi NaIsya Hartz

Baca: Persija Jakarta vs Persib Bandung: Bakal Dikawal 12 Ribu Personil

Tentunya hal ini dia menyakini, menjadi bagian dari pencermatan dan pertimbangan Jokowi.

"Itu sebabnya beliau ingin mendengar masukan dan pendapat banyak pihak, utamanya dari mitra koalisi," jelas anggota Komisi III DPR RI ini.

Menurut dia, prinsipnya sudah sangat jelas, aparatur pemerintahan harus mampu membumikan janji-janji, tidak hanya fokus di pembangunan infrastruktur tapi fokus juga untuk pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.

Karena setelah infrastruktur terbangun, kesemuanya harus dapat dipergunakan, dimanfaatkan, dan dirasakan hasil dan keberadaannya oleh masyarakat.

"Jadi titik tekannya pada postur dan personil pemerintahan yang mampu menghasilkan kerja2 yang efektif," tegasnya.

Terkait persepsi ada tidaknya koalisi yang gemuk di pemerintahan Jokowi-Maruf, kata dia, itu urusan lain dan tidak substantif.

Apakah memang masih diperlukan masuknya atau bertambahnya partai politik di koalisi pemerintahan Jokowi-Maruf?

Secara teknis, dia menjelaskan, dalam pengertian adanya kebutuhan yang tidak tergantikan, tentunya tidak.

Koalisi Jokowi beranggotakan 10 partai paolitik. Itu artinya, kata dia, sudah melimpah sumber daya manusianya.

Baca: Kejar Pertumbuhan Ekonomi 5,4 Persen, Jokowi Minta Menterinya Hapus Regulasi Penghambat Perdagangan

Baca: KRL Tujuan Bogor Alami Gangguan Akibat Listrik Aliran Atas Mati

Bahkan masing-masing parpol sudah sudah mempunyai kader yang hendak ditawarkan untuk membantu Jokowi di Kabinet Kerja II.

Tapi lanjut dia, semua pihak disadarkan oleh pernyataan Jokowi saat di KPU, pasca-penetapan presiden terpilih.

Saat itu Jokowi mengatakan "bangsa ini bangsa yang sangat besar. Tidak bisa dibangun oleh satu orang, dua orang atau kelompok".

"Artinya beliau butuh peran serta aktif seluruh elemen bangsa. Melibatkan seluruh putra putri terbaik bangsa," jelasnya.