Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, BOGOR - Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa menyatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempersilahkan partai berlambang Kakbah untuk mengajukan jumlah menteri untuk pemerintahan ke depan.

Hal tersebut disampaikan Suharso setelah dirinya bersama para kader PPP bersilahturahmi kepada Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (9/7/2019).

"Saya mengulangi saja (perkataan Jokowi saat pertemuan), kalau NasDem minta 11, PKB minta 10, maka pantas juga kalau PPP minta 9, gitu kata Presiden," ujar Suharso disambut riuh para kadernya.

"Berarti apa artinya? Tidak ngerti saya, kalau berharap kan boleh saja, kan tidak ada yang salah untuk menyampaikan," sambung Suharso.

Baca: Dahnil Anzar Klarifikasi Ucapannya soal Rizieq Shihab dan Rekonsiliasi Jokowi-Prabowo

Baca: Polda Sulteng Berhasil Hentikan Peredaran Sabu-sabu 3 Kg, Pemilik Terancam Hukuman Mati

Baca: Komnas HAM Minta Kapolda Beri Akses Keluarga Jenguk Tersangka Kerusuhan 21-23 Mei

Baca: Direktur Keuangan Waskita Karya Mangkir dari Pemeriksaan KPK Terkait ‎Korupsi 14 Proyek Fiktif

Meski sudah disindir Jokowi terkait menteri, namun Suharso menyatakan PPP belum membicarakan hingga ke pos kementerian mana saja yang dapat diisi kader PPP, mengingat hal tersebut merupakan hak prerogatif presiden

"Nanti setelah presiden bertanya siapa? pos di mana? tentu saya akan kasih tahu siapa gitu. Dan itu presiden sendiri yang akan minta, saya ajukan, misal 10 atau 12 nama," ucapnya.

Di tempat yang sama, Sekjen PPP Arsul Sani menuturkan, PPP akan melakukan salat Istikharah terlebih dahulu sebelum memutuskan jumlah usulan menteri seperti yang disampaikan Presiden Jokowi saat pertemuan di Istana.

"Mintanya berapa, nanti malam kami mau salat Istikharah dulu, kalau PKB 10, NasDem 11, kami enggak jauh-jauh dari itu," ucap Arsul.

Meski sudah ditantang Jokowi, Arsul menyatakan PPP belum sampai menyodorkan nama yang tepat menduduki kursi menteri pada pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

"Nama belum, belum bisa diajukan karena belum dibahas di DPP," katanya.

Yakin tak kurangi jatah

Anggota Dewan Pakar Partai Nasdem Teuku Taufiqulhadi yakin Presiden terpilih, Joko Widodo (Jokowi) tidak akan mengurangi jatah kursi menteri untuk partainya.

Hal itu dikatakannya menanggapi dinamika terkait pembicaraan jatah kursi menteri di kabinet pemerintahan Jokowi jilid II.