Megawati Soekarnoputri : Hak Prerogatif Jokowi dalam Menentukan Kabinet

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengatakan soal koalisi dan kabinet pemerintahan ke depan seharusnya ditanyakan langsung ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sebab, dia sebagai ketua umum parpol, bertugas mencari kembali pasangan capres-cawapres untuk dipilih rakyat.

Tugas itu dipenuhi dengan keputusan PDI Perjuangan mengusung Jokowi yang dipasangkan dengan KH Maruf Amin sebagai cawapresnya.

Setelahnya, termasuk dalam pembentukan Tim Kampanye Nasional (TKN), dilakukan oleh Jokowi.

"Sama sekali saya menyerahkannya ke presiden," kata Megawati menjawab pertanyaan wartawan di Beijing, Rabu (10/7/2019).

Megawati juga mengatakan, presiden sesuai dengan pertimbangannya yang nanti memutuskan siapa yang menjadi menteri.

Mungkin yang bisa dilakukan parpol pendukung seperti PDI Perjuangan, adalah menyarankan dan mengusulkan nama.

"Tetapi tidak ada sebuah bentuk perhitungan yang proporsional bahwa seharusnya begini begitu," ujar Megawati.

Menyangkut apakah koalisi di Pemerintahan Jokowi-Maruf Amin akan berubah, Megawati kembali menegaskan soal itu bisa ditanyakan ke Jokowi meskipun dirinya akan memberi masukan.

"Kalau untuk urusan itu, saya nanti akan ngomong, tapi tidak di sini, hehe," ungkap Megawati.

Sosok milenial dibutuhkan dalam kabinet

- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengisyaratkan bakal memilih menteri dari kalangan milenial atau anak muda dalam kabinet 2019-2024.

Beberapa nama pun bermunculan digadang-gadang layak masuk ke pemerintahan.

Baca: Jokowi Tegur Menteri Kehutanan dan Menteri ATR Soal Lamanya Perizinan

Beberapa nama yang masuk kandidat diantaranya CEO PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atau Gojek Nadiem Makarim, Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Andi Gani Nena Wea yang saat ini menjabat Presiden Komisaris PT PP.