TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Sekretaris Bidang Hukum Partai Golkar DKI Jakarta Muslim Jaya Butar butar mengatakan, penurunan perolehan suara Golkar DKI Jakarta pada Pemilu Legislatif 2019, tidak dapat dibebankan hanya kepada ketua Plt Golkar DKI Jakarta Rizal Mallarangeng.

Oleh karena itu, ia menilai, tak urgensinya desakan untuk menggelar Musyawarah Daerah Luar Biasa (musdalub) Partai Golkar DKI Jakarta. "Karena masyarakat Jakarta sangat rasional dengan segala dinamikanya," katanya.

Muslim mengakui, perolehan kursi Golkar di DPRD Provinsi DKI Jakarta memang mengalami penurunan, dari 9 kursi menjadi 6 kursi.

Menurutnya, banyak faktor yang menjadi penyebab penurunan suara partai Golkar DKI Jakarta. Salah satunya kata dia, konsolidasi organisasi Partai tidak berjalan dengan baik di akar rumput tingkat RT dan RW.

Baca: 7 Tempat Wisata Menarik yang Bisa Kamu Temukan di Taipei Timur, Taiwan

Baca: TKN: Pemulangan Rizieq Shihab Jangan Dimasukkan ke Dalam Klausul Rekonsiliasi

Baca: Kapolri Siap Tindaklanjuti 5 Instruksi Presiden Jokowi di Hari Bhayangkara

"Kita harus akui kesalahan bersama kader atau pengurus Golkar secara keseluruhan. Kepemimpinan Rizal malaranggeng sebagai Plt Ketua Golkar DKI Jakarta tidak bisa disalahkan secara personal penyebab turunnya suara partai Golkar DKI Jakarta," kata Muslim.

Muslim juga mengingatkan, pelaksanaan Musdalub dengan waktu yang sedemikian sempit tidaklah efektif. Untuk itu kata dia, semua pihak harus bersabar menunggu pelaksaan munas Partai Golkar yang akan dilaksanakan bulan Desember 2019, guna memilih ketua umum yang baru.

Ditegaskan, Musda Golkar DKI Jakarta adalah jalan terbaik untuk mencari pemimpin Golkar DKI yang definitif.

Ia melanjutkan, tidak tertutup kemungkinan Golkar DKI Jakarta bakal mengajukan Rizal Mallarangeng sebagai Calon Gubernur DKI Jakarta Periode mendatang menggantikan Anis Bawesdan.

"Sosok beliau adalah politisi berwawasan global dan cerdas, serta mempunyai jaringan yang kuat dalam pemerintahan serta partai politik."

Menurut kandidat doktor ilmu hukum ini, Rizal Malaranggeng adalah politisi yang beretika, tidak suka konfrontasi dan lebih memilih menyelesaikan masalah sesuai dengan fatsun organisasi.