Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan menyesalkan ulah Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Nurdin Basirun.

Dia diduga menerima suap terkait izin prinsip dan lokasi pemanfaatan laut, proyek reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kepri.

Tak cuma itu, Nurdin juga terlilit kasus gratifikasi.

Basaria sangat menyayangkan kelakuan minus kepala daerah  yang bermain api dalam urusan perizinan.

Apalagi, saat ini, perizinan menjadi salah satu fokus dalam Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang dicanangkan Presiden Joko 'Jokowi' Widodo.

Seperti diketahui, Stranas Pencegahan Korupsi memiliki tiga fokus, yakni sektor perizinan dan tata niaga, keuangan negara, serta penegakan hukum dan reformasi birokrasi.

Baca: KPK Tetapkan Gubernur Kepri Sebagai Tersangka Bersama 2 Pejabat Lainnya

"Seharusnya, pembenahan perizinan ini diharapkan bisa memberikan kesempatan pengembangan investasi di daerah. Bukannya menjadi ajang mengeruk keuntungan untuk kepentingan tertentu," kata Basaria di Gedung Merah Putih KPK, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (11/7/2019).

KPK juga menyesalkan ketidakpedulian kepala daerah terhadap pengelolaan sumber daya alam, yang bisa menimbulkan kerusakan lingkungan, dengan nilai kerugian yang tidak sebanding dengan investasi yang diterima.

"KPK mencermati kasus ini karena salah satu sektor yang menjadi fokus adalah korupsi di sektor sumber daya alam," ujar Basaria.

Basaria menambahkan, dalam proses pemeriksaan yang berjalan, disampaikan juga adanya alasan investasi. Menurutnya, alasan investasi tersebut menjadi lebih buruk, lantaran digunakan sebagai pembenar dalam melakukan korupsi.

"Apalagi kita memahami, investasi akan berarti positif bagi masyarakat dan lingkungan, jika dilakukan dengan prinsip-prinsip keterbukaan dan good governance. Investasi semestinya dilakukan tanpa korupsi, dan tidak merusak lingkungan," katanya.

Kasus ini juga menambah deretan jumlah kepala daerah dan jajaran di bawahnya, yang kasusnya diproses oleh KPK dengan berbagai modus korupsi.

"Hingga saat ini, KPK sudah menangani 107 kasus terkait kepala daerah," ungkap Basaria.