Megawati Tentang Kabinet Pemerintahan Jokowi-Maruf, ''Saya Nggak Tahu, Paling Juga Nanti Dikabari''
"Belum ada berita. Saya nggak tahu, paling juga nanti dikabari," ujar Megawati di sela kunjungannya dalam Forum Perdamaian Dunia di Beijing, China
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Choirul Arifin
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri mengaku sedang fokus memikirkan kongres partainya yang rencanya akan digelar Agustus mendatang.
Selain itu juga belum ada ajakan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan parpol koalisi lainnya untuk berbicara soal pemerintahan ke depan, termasuk terkait kabinet.
"Belum ada berita. Saya nggak tahu, paling juga nanti dikabari," ujar Megawati di sela kunjungannya dalam Forum Perdamaian Dunia di Beijing, China, seperti disampaikan dalam keterangan resminya, Kamis (11/7/2019).
Untuk diketahui, sejumlah petinggi parpol koalisi Jokowi-KH Maruf Amin sudah menyatakan bahwa soal pemerintahan ke depan khususnya soal kabinet, akan dibicarakan oleh Jokowi dengan para ketua umum parpol.
Dan karena dianggap sebagai pimpinan koalisi parpol, sikap PDI Perjuangan akan ditunggu siapapun.
Megawati tak membuat pernyataan yang menolak hal itu. Puteri Presiden Pertama RI, Soekarno itu hanya mengisyaratkan, semua ada waktunya.
Saat ini, dirinya justru lebih sibuk memikirkan kongres partai yang akan berlangsung pada Agustus tahun ini. "Saya kan lagi heboh mau urusan kongres," kata Megawati.
Namun, soal bagaimana persiapan jelang kongres, Megawati memilih menjawab singkat. "Ya nanti saja deh," ucapnya sambil tersenyum.
Baca: Pose Dua Jari Ratna Sarumpaet di Sidang Vonis Kasus Hoaks
Sebelumnya diberitakan, sejumlah pimpinan Partai Politik koalisi sudah bertemu dengan Jokowi.
Diantaranya Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto memboyong DPD tingkat I Golkar bertemu Presiden Joko Widodo ( Jokowi) di Istana Negara. Setidaknya ada 34 DPD yang bawa Airlangga untuk bertemu Jokowi, Senin (1/6/2019).
Baca: Divonis Dua Tahun, Ratna Sarumpaet Pikir-Pikir Ajukan Banding
Setelah Golkar, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/9/2019) sore.
Baca: Wuling Kenalkan Almaz 7-Seater dengan Voice Command Berbahasa Indonesia
Pria yang akrab disapa Cak Imin tersebut datang bersama pengurus PKB dari sejumlah provinsi di Indonesia.
"Saya beserta ketua-ketua PKB seluruh Indonesia, hari ini menghadap presiden. Pertama bersyukur atas kemenangan 01. Kedua mengucapkan selamat kepada beliau secara langsung," kata Muhaimin setibanya di Istana.
Kemudian Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Bogor, Senin (8/7/2019) sore. Pertemuan digelar pukul 16.00 WIB.
Surya membawa rombongan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Nasdem dari seluruh Indonesia.
Surya juga didampingi Sekjen Nasdem Johnny G Platte serta Ketua Fraksi Nasdem DPR RI Ahmad Ali.
Setelah itu Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa bertemu Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor Jawa Barat, Selasa (9/7/2019).
Hak prerogatif
Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri mengatakan soal koalisi dan kabinet pemerintahan ke depan seharusnya ditanyakan langsung ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Sebab, dia sebagai ketua umum parpol, bertugas mencari kembali pasangan capres-cawapres untuk dipilih rakyat.
Tugas itu dipenuhi dengan keputusan PDI Perjuangan mengusung Jokowi yang dipasangkan dengan KH Maruf Amin sebagai cawapresnya.
Setelahnya, termasuk dalam pembentukan Tim Kampanye Nasional (TKN), dilakukan oleh Jokowi. "Sama sekali saya menyerahkannya ke presiden," kata Megawati menjawab pertanyaan wartawan di Beijing, Rabu (10/7/2019).
Megawati juga mengatakan, presiden sesuai dengan pertimbangannya yang nanti memutuskan siapa yang menjadi menteri.
Mungkin yang bisa dilakukan parpol pendukung seperti PDI Perjuangan, adalah menyarankan dan mengusulkan nama. "Tetapi tidak ada sebuah bentuk perhitungan yang proporsional bahwa seharusnya begini begitu," ujar Megawati.
Menyangkut apakah koalisi di Pemerintahan Jokowi-Maruf Amin akan berubah, Megawati kembali menegaskan soal itu bisa ditanyakan ke Jokowi meskipun dirinya akan memberi masukan.
"Kalau untuk urusan itu, saya nanti akan ngomong, tapi tidak di sini, hehe," ungkap Megawati.
Sosok milenial
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengisyaratkan bakal memilih menteri dari kalangan milenial atau anak muda dalam kabinet 2019-2024.
Beberapa nama pun bermunculan digadang-gadang layak masuk ke pemerintahan.
Beberapa nama yang masuk kandidat diantaranya CEO PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atau Gojek Nadiem Makarim, Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Andi Gani Nena Wea yang saat ini menjabat Presiden Komisaris PT PP.
Andi juga tercatat menjadi Preskom termuda di BUMN, CEO Bukalapak Achmad Zaky, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Grace Natalie dan Angela Tanoesoedibjo putri bos MNC Grup Harry Tanoesoedibjo.
Direktur Eksekutif Pusat Studi Demokrasi dan Partai Politik, Dedi Kurnia Syah Putra menilai, ide membuka porsi untuk kalangan millenial masuk jajaran kabinet layak diapresiasi.
Menurutnya, tokoh muda potensial cukup banyak. Dedi menjelaskan, yang terpenting saat ini, Presiden Jokowi jangan hanya melihat usia muda tapi juga punya kemampuan dan kualitas sesuai dengan kebutuhan.
Jokowi juga harus mencari siapa-siapa saja yang 'berkeringat' dalam pemenangannya, jangan asal tunjuk saja.
"Tentu pilih yang sesuai dengan kapasitas dan kontribusi dalam pemenangan petahana, Presiden tidak hanya memilih menteri berusia muda tapi harus punya kemampuan manajemen, mengeksekusi program dan pengalaman organisasi," ujar Dedi kepada wartawan di Jakarta, Senin (8/7/2019).
Dedi menuturkan, potensi millenial lebih produktif jika ditempatkan di kementerian dengan target capaian membangun SDM, misalnya Menteri Olahraga, Menteri Tenaga Kerja atau Menkominfo.
"Paling tidak, pos kementerian yang dipimpin anak muda akan menampakkan inovasi sesuai zaman yg diperlukan saat ini. Tidak dapat dipungkiri bahwa tingginya jumlah warga negara produktif, memerlukan menteri yang punya kapasitas mengelola," tutur Dedi.
Dirinya melihat keberadaan figur muda akan menjadi sinyal bagi masyarakat bahwa Jokowi menaruh perhatian terhadap kepentingan bangsa di masa yang akan datang.
Keinginan Presiden terpilih Joko Widodo yang mau mengisi susunan kabinetnya dengan kaum muda disambut baik oleh Partai Golkar.
Politisi Partai Golkar, Meutya Hafid menyebut setidaknya ada dua pos menteri yang cocok diisi oleh anak muda.
Posisi tersebut ialah kursi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) serta Menteri Pariwisata (Menpar). Menurutnya, anak-anak muda nan potensial dapat lebih mudah beradaptasi jika ditempatkan pada dua posisi tersebut.
"Anak muda bisa dimana saja, tetapi ada berapa pos yang mungkin menurut saya lebih mudah adaptasinya untuk anak muda, diantaranya menteri pemuda dan olahraga, pariwisata mungkin bagus juga," kata Meutya Hafid dalam diskusi Polemik di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (6/7/2019).
Selain Menpora dan Menpar, posisi lain yang juga berpotensi kuat diisi anak muda ialah pada bidang-bidang berkaitan dengan komunikasi dan informatika, khususnya di bidang yang mengurusi data-data digital.
Presiden Joko Widodo (Jokowi). kata Meutya, menaruh perhatian cukup besar pada masalah-masalah yang berkaitan dengan bidang tersebut.
"Saya lihat presiden sangat konsen itukan masalah di bidang komunikasi dan informatika khusus mengenai data. Jadi digital ekonomi dan dan lain-lain, saya rasa itu bisa atau punya potensi diisi oleh anak-anak muda," ungkapnya.
Di sisi lain, Direktur Eksekutif Voxpoll Research and Consult, Pangi Syarwi Chaniago menilai lewat wacana kehadiran anak-anak muda, Jokowi ingin melakukan penyegaran untuk kabinet kerja jilid II.
Yakni dengan memasukkan sosok yang merepresentasikan kaum muda milenial.
"Pak Jokowi bilang akan ada kejutan, penyegaran (kabinet kerja) masuk dalam kelompok representasi muda dan milineal," ujar Pangi dalam diskusi.
Menurutnya, selain memiliki jaringan luas, anak muda juga disebut piawai dan bisa mengikuti ritme kerja Jokowi sesuai dengan kebutuhannya menahkodai Indonesia lima tahun ke depan.
Apalagi bisa dipastikan dalam periode kedua pemerintahannya, kejutan dan daya juang mengurusi pemerintahan memiliki level yang berbeda.
"Anak muda ini tak sekedar usia, tapi juga jaringan dan kepiawan memahami bisa mengikuti gaya kerja pak Jokowi dan tau betul apa yang menjadi kebutuhan presiden, karena periode kedua ini kejutan daya juangnya beda," kata dia.