TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Akar Rumput Indonesia menyampaikan tiga rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo soal permasalahan rakyat di tingkat 'akar rumput'.

Rekomendasi itu disampaikan di Forum Group Discussion (FGD) dengan topik "Pembangunan Pendesaan, Percepatan Penyelesaian Konflik, dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Menuju Kesejahteraan Rakyat” di Hotel Sofyan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (11/7/2019).

Ketua Akar Rumput Indonesia, M Ridha Saleh, mengatakan harus ada restrukturisasi kewenangan yang mengurusi desa. Dimana, kata dia, kewenangan yang dipegang oleh Kemendagri terkait desa harus diserahkan sepenuhnya kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes-PDTT)

Munurut dia, hal tersebut dilakukan agar koordinasi dalam mengurus masalah desa bisa melalui satu pintu saja.

"Supaya tidak ribet dan mempersulit pemerintah desa, kami usulkan semua kewenangan dipegang oleh Kementerian desa," kata Ridha Saleh dalam diskusi itu.

Rekomendasi kedua, kata dia, masyarakat akar rumput meminta Jokowi memperkuat pelembagaan penyelesaian konflik agraria demi mempercepat penyelesian konflik agraria.

Dia mencatat, selama ini pemerintahan Jokowi, baru menyelesaikan empat kasus konflik agraria dari 666 kasus.

"Dengan memperkuat pelembagaan, maka akan mempercepat penyelesaian konflik agraria," jelasnya.

Rekomendasi ketiga, lanjutnya, pengembangan ekonomi rakyat pedesaan. Menurut dia, mengubah pola pikir pemerintah desa sangat penting. 

Selama ini, kata dia, pemerintah desa memahami bahwa pembangunan hanya dimaknai sebagai pembangunan infrastruktur. 

Padahal, dia menilai, yang lebih penting adalah pembangunan manusia dan ekonomi rakyat itu sendiri.

"Pembangunan desa, dengan adanya desentralalisasi ekonomi didesa itu sangat efisien dibandingkan desentralisasi lain. Selain itu, muncul semangat kekluargaan, gotong royong. Esensi dari pembangunan adalah ekspansi kapabilitas manusia. Prespektif pembanguna perlu diluruskan," tambahnya.