Mendengar hal tersebut, Prabowo yang berada di sampingnya langsung bertepuk tangan.

Demikian pula ketika Jokowi menyinggung keterbelahan di masyarakat yang diistilahkan sebagai 'cebong' dan 'kampret'.

"Tidak ada lagi yang namanya cebong. Tidak ada lagi yang namanya kampret," ujar Jokowi yang diikuti anggukkan kepala Prabowo.

"Yang ada adalah Garuda Pancasila," lanjut Jokowi.

Prabowo kembali bertepuk tangan. Pernyataan pers yang disampaikan Jokowi ini kemudian dilanjutkan dengan keterangan pers yang disampaikan Prabowo.

Baca: Sedang Berlangsung Live Streaming PSM vs Bhayangkara FC Liga 1 2019, Live Indosiar

Prabowo juga mengatakan setuju tidak ada lagi istilah cebong dan kampret setelah Pilpres.

"Semuanya merah putih," ujar Prabowo.

Rekonsiliasi

Dalam beberapa pekan terakhir rekonsiliasi kedua kubu diwacanakan.

Rekonsiliasi antara presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dengan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dinilai terhambat akibat elite politik yang berada di dua kubu masih menahan hal tersebut terjadi.

Baca: ‎Demokrat: Pertemuan Prabowo-Jokowi akan Menyisakan Residu

Peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial dari Center for Strategic and International Studies, Arya Fernandes menilai, rekonsiliasi perlu serius didorong oleh kedua kubu.

"Salah satunya pertimbangan koalisi. Mungkin kalau terjadi rekonsiliasi dikhawatirkan akan terjadi akomodasi di pemerintahan, sehingga pemerintahan terlalu gemuk dan mungkin tidak ada kecocokan dari sisi karakter politik," kata Arya saat dihubungi, Rabu (10/7/2019) lalu.

Arya mengatakan, faktor yang menentukan terjadinya rekonsiliasi adalah komitmen bersama, baik Jokowi dan Prabowo maupun para elite partai politik yang ada di sekitarnya.

Ia juga mengatakan, para elite Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga seharusnya tidak memanfaatkan rekonsiliasi dengan meminta permintaan tertentu kepada Jokowi sebagai syarat rekonsiliasi.

"Dari sisi 02 tentu jangan juga mereka terlalu ya permintaannya terlalu tinggi. Misalnya, pemulangan Habib Rizieq, kan itu sebenarnya sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan rekonsiliasi," ujar Arya.

Di sisi lain, Arya berpendapat, ada juga partai politik yang ingin mendorong rencana rekonsiliasi sebagai wadah untuk masuk ke koalisi pemerintahan.

Arya mengatakan, para elite harus memahami tujuan dari rekonsiliasi, yaitu komitmen bersama menyesuaikan perbedaan politik yang ada. 

Baca: Tak Hanya Indonesia, Pertemuan Jokowi dan Prabowo PascaPilpres 2019 Juga Disorot Media Internasional

Dengan demikian, rekonsiliasi jangan dimaknai sebagai momentum bagi-bagi jatah menteri dan permintaan tertentu.

"Rekonsiliasi itu suatu hal kesungguhan komitmen bersama untuk menyesuaikan perbedaan politik yang mengarah pada perpecahan. Menurut saya itu, kalau akomodasi itu di luar," kata dia.