Berita Hari Ini - Soal Rizieq Shihab jadi syarat rekonsiliasi, Waketum Gerindra beri bantahan hingga kecurigaan TKN.

TRIBUNNEWS.COM - Soal kepulangan Rizieq Shihab yang dijadikan syarat rekonsiliasi, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arif Poyuono, membantah hal tersebut.

Sementara itu, Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Maruf Amin menaruh curiga terkait pengajuan syarat rekonsiliasi ini.

Seperti yang diketahui, ide menjadikan kepulangan Rizieq Shihab sebagai syarat rekonsiliasi bermula dari cuitan Dahnil Anzar Simanjutak di Twitter.

"Ini pandangan pribadi saya, bila narasi rekonsiliasi politik mau digunakan, agaknya yg paling tepat beri kesempatan kpd HABIB RIZIQ kembali ke Indonesia, stop upaya kriminalisasi,semuanya saling memaafkan.

Baca: Dubes RI Sebut Ada Cara Ekstrem bagi Rizieq Shihab untuk Pulang ke Tanah Air Selain Bayar Denda

Kita bangun toleransi yg otentik,stop narasi2 stigmatisasi radikalis dll," tulis mantan Koordinator Juru Bicara Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, seperti dikutip dari Kompas.com.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, membenarkan bahwa pihaknya mengajukan kepulangan Rizieq Shihab sebagai syarat rekonsiliasi.

"Ya keseluruhan (pemulangan Rizieq Shihab), bukan hanya itu. Tapi keseluruhan bukan hanya itu."

"Kemarin kan banyak ditahan ratusan orang. Lagi diproses-proses. Ya segala macamlah ya," ungkap Muzani saat ditemui Kompas.com di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/7/2019).

Dirangkum Tribunnews dari Kompas.com, berikut fakta terkait kepulangan Rizieq Shihab sebagai syarat rekonsiliasi :

1. Waketum Gerindra membantah

Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, membenarkan soal pengajuan kepulangan Rizieq Shihab sebagai syarat rekonsiliasi.

Namun, Waketum Partai Gerindra, Arief Poyuono, mengatakan hal sebaliknya.

Arief membantah Gerindra meminta pemerintah membantu kepulangan Rizieq sebagai syarat rekonsiliasi antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto.

"Permintaan (kepada pemerintah) supaya Habib Rizieq bisa kembali ke Indonesia, kata siapa?"

Baca: Jokowi Sulit Bertemu Prabowo, Jubir TKN Sebut Deal dengan Habib Rizieq Terkait Syarat Rekonsiliasi

"Kan bukan keputusan partai Gerindra," ujar Arief saat dijumpai di Jakarta, Jumat (12/7/2019), sebagaimana dilansir Kompas.com.

Meski begitu, Arief mengaku informasi tersebut sudah beredar luas.

Namun, ia menegaskan pengajuan tersebut bukanlah keputusan resmi dari Gerindra.

"Rekonsiliasi dengan syarat Habib Rizieq dikembalikan atau dihapus permasalahan hukumnya itu sama sekali belum ada pembicaraan dalam Partai Gerindra ya."

"Mungkin itu baru semacam kata-kata saja dari para kader Gerindra dan simpatisan dengan Habib Rizieq," tutur Arief.

Lebih lanjut, Arief Poyuono mengingatkan koalisi pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk Pilpres 2019 telah dibubarkan.

"BPN adil makmur kan sudah bubar. Artinya parpol berjalan sendiri-sendiri."

"Hanya usulan yang nantinya kalau terjadi silaturahim, namun belum ada pada tataran strategis di internal partai (Gerindra)," tambah dia.

2. Saran Waketum PAN

Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Bara Hasibuan, menyarankan Joko Widodo agar menolak kepulangan Rizieq Shihab sebagai syarat rekonsiliasi.

Baca: Dubes RI Sebut Ada Cara Lain bagi Rizieq Shihab untuk Pulang ke Tanah Air Selain Bayar Denda

Menurut pendapat Bara, apabila Jokowi menerima syarat tersebut, akan menjadi contoh buruk di masa depan.

"Saya ingin menyerukan kepada presiden untuk menolak persyaratan tersebut karena ini bisa menjadi preseden buruk bagi pemilihan-pemilihan presiden berikutnya," kata Bara di Gedung DPR, Jumat (12/7/2019), seperti dikutip dari Kompas.com.

Bara mengatakan rekonsiliasi seharusnya dilepaskan dari masalah hukum yang menjerat Rizieq.

Ia menilai pengajuan Rizieq Shihab sebagai syarat rekonsiliasi tidak etis.

"Seharusnya rekonsiliasi itu tidak mengajukan persyaratan-persyaratan dari pihak yang memang kalah."

"Jadi memang kunci dari rekonsiliasi itu agar bisa berhasil, agar bisa terlaksana, adalah sikap kebesaran hati yang ditunjukkan oleh pihak yang kalah," jelas Bara.

"Memang pemilihan presiden kali ini berlangsung sangat panas, menimbulkan luka di masyarakat, menimbulkan polarisasi, sehingga perlu ada suatu tindakan simbolis berupa rekonsiliasi politik," lanjutnya.

3. Kecurigaan TKN

Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Maruf Amin, Arya Sinulingga, mempertanyakan soal syarat rekonsiliasi yang diajukan kubu Prabowo Subianto.

Mengutip dari Kompas.com, Arya menilai kepergian Rizieq Shihab bukan karena pemerintah Indonesia sehingga pemerintah tak semestinya membantu kepulangan Ketua FPI ini.

Baca: Soal Rizieq Shihab jadi Syarat Rekonsiliasi, Tanggapan Mahfud MD hingga Fakta di Balik Kepulangannya

"Beliau (Rizieq) pergi ini sebelum Pilpres dan beliau pergi bukan diusir."

"Kecuali diusir pemerintah, itu boleh, ini enggak diusir kok," ucap Arya ketika ditemui di Batik Kuring, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, Jumat (12/7/2019).

Terkait hal tersebut, Arya curiga ada kesepakatan antara Rizieq Shihab dan Prabowo-Sandiaga selama Pilpres 2019.

"Atau apakah ada deal antara Prabowo dan Habib Rizieq? Coba tanya Prabowo, apa ada deal dengan Habib Rizieq?"

"Misalkan kalah menang harus gimana. Jangan-jangan ada deal di antara mereka," katanya.

(Tribunnews.com/Pravitri Retno W)